Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Minta Warga Terima Kasih ke Jokowi, Ganjar: Bansos Bukan Kebijakan Individu

Kompas.com - 17/01/2024, 13:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

KENDAL, KOMPAS.com- Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak kaget program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dijadikan alat politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini disampaikan Ganjar merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta warga penerima bansos untuk berterima kasih ke Presiden Joko Widodo.

"Bansos selalu mendapatkan ruang terbaik di dalam pemilu, apa ruang terbaiknya? Politisasi. Maka yang seperti ini si bansos kemudian direbutkan banyak orang, maka perlu diklirkan, dijelaskan," kata Ganjar di Kendal, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: Airlangga Minta Warga Penerima Bansos Berterima Kasih ke Jokowi

Ganjar menuturkan, kelompok petahana kerap memanfaatkan segala kebijakan yang dibuat selama menjabat sebagai alat tawar dalam politik.

Padahal, kebijakan tersebut merupakan program nasional, bukan dari masing-masing individu yang berkontestasi di pemilu.

"Tugas kita adalah menjelaskan kepada mereka bahwa itu kebijakan nasional dan bukan individu. Sehingga proses pencerdasan mesti dilakukan," ujar Ganjar.

Kendati demikian, Ganjar yakin bahwa rakyat dapat menilai secara obyektif atas bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah.

"Saya haqqul yakin publik juga cerdas pada soal ini. Maka soal klaim-klaim dalam politik itu biasa, tapi itu keliru," kata dia.


Diberitakan sebelumnya, Airlangga berpesan kepada warga penerima bansos untuk berterima kasih kepada Jokowi karena telah diberikan bansos.

Permintaan itu Airlangga sampaikan dalam dialog Menko Perekonomian dengan keluarga penerima bantuan di Desa Kita, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Minggu (14/1/2024).

Baca juga: Ramai-ramai Elite PDI-P Buka Suara soal Hengkangnya Maruarar, dari Ganjar hingga Puan

Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian menjelaskan bahwa bantuan ini dikucurkan guna meringankan beban akibat masa tanam para petani beberapa waktu lalu terlambat karena kekeringan (El Nino).

"Bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino untuk dilanjutkan sampai bulan Juni," ujar Airlangga.

"Terima kasih enggak Bu sama Bapak Presiden? Terima kasih? Jadi tolong ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa?" kata Airlangga.

"Terima kasih, Pak Jokowi," kata para penerima bansos serentak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com