KPK: Selama 2023, 2 Menteri-Wakil Menteri, 1 Gubernur, 5 Bupati-Wali Kota Ditetapkan Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebutkan bahwa risiko tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan masih sangat tinggi.

Hal ini disampaikan Alex, sapaan karib Alexander, dalam konferensi pers kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Menurut Alex, risiko itu terlihat dari tingginya risiko korupsi di sektor pemerintahan baik pusat maupun daerah.

"Selama tahun 2023, KPK telah menetapkan tersangka satu orang gubernur, lima bupati/wali kota, satu kepala lembaga, dua menteri/wakil menteri," kata Alex.

Baca juga: KPK Usut 8 Perkara TPPU Sepanjang 2023, Klaim Selamatkan Aset Negara Rp 525 Miliar

Diketahui, Menteri yang dimaksud adalah Syahrul Yasin Limpo saat menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan).

Kemudian, Wakil Menteri yang dimaksud adalah Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej saat menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham).

Sementara itu, satu gubernur di tahun 2023 yang menjadi tersangka KPK adalah Abdul Gani Kasuba yang menjabat sebagai orang nomor satu di Maluku Utara.

Lantaran risiko tersebut, KPK melakukan pengukuran untuk mengidentifikasi kerawanan korupsi pada semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Rekomendasi itu dilakukan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).

Baca juga: KPK Terima 5.079 Laporan Korupsi Sepanjang 2023, Paling Banyak dari Jakarta

Hasil SPI yang dilakukan pada tahun 2023 masih menunjukkan lembaga pemerintahan di Indonesia rentan korupsi.

Adapun rekomendasi dari SPI antara lain melakukan perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dengan memastikan keberadaan berbagai hal. Misalnya, penegakan sanksi, hukuman, hingga penguatan mekanisme pengawasan internal.

Kemudian, intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh kepentingan terkait upaya pencegahan korupsi.

Tak hanya itu, sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi rekomendasi SPI.

"Sebanyak 197 lembaga publik masuk dalam kategori sangat rentan, 221 masuk dalam kategori rentan, sebanyak 129 masuk kategori waspada, dan hanya 82 lembaga publik yang masuk kategori terjaga," ujar Alex.

Baca juga: Dewas Sebut KPK Sudah Cari Harun Masiku sampai ke Filipina, tapi Belum Juga Ketemu