Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Siap Beberkan Pernah Jadi Ketua Komite Etik KPK dalam Acara Paku Integritas

Kompas.com - 16/01/2024, 22:29 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

SORONG, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan siap hadir dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas atau Paku Integritas yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (17/1/2024) besok.

"Besok saya akan terbang (menghadiri acara) ke Jakarta," kata Anies saat ditemui di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (16/1/2024).

Anies mengatakan, dirinya akan membicarakan rekam jejak dan rencana ke depan terkait antikorupsi dalam acara KPK tersebut.

Saat menjadi rektor Universitas Paramadina, Anies mengungkapkan, telah menjadikan mata kuliah antikorupsi sebagai mata kuliah dasar umum yang wajib diambil seluruh mahasiswa.

Baca juga: Jawaban Anies Saat Ditanya Kemungkinan Pilih Menteri dari Orang Asli Papua

Sebab, dia ingin agar kampus yang dipimpinnya itu bisa mengurangi potensi korupsi di masa depan.

Selain itu, Anies akan pamer jabatan Ketua Komite Etik di KPK yang diembannya pada 2013 silam.

"Ketika KPK membutuhkan dukungan untuk menyelesaikan masalahnya, saya siap, waktu itu saya menjadi Ketua Komite Etik di KPK," ujar Anies.

Terakhir, Anies akan berbicara soal pencegahan korupsi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat menjabat sebagai gubernur periode 2017-2022.

"Jadi komitmen tentang pemberantasan korupsi itu bukan karena ada pilpres (pemilihan presiden) lalu diungkapkan, tapi ada rekam jejaknya yang selama ini ada dan itu besok kita sampaikan," katanya.

Baca juga: Anies Pastikan Akan Datang ke KPK untuk Acara Paku Integritas

Sebelumnya, KPK mengundang ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk kegiatan Paku Integritas yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (17/1/2024).

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun karakter berintegritas kepada para peserta agar terhindar dari perilaku koruptif.

“Paku Integritas dimaksudkan untuk memberikan penguatan integritas dan antikorupsi kepada para pasangan capres dan cawapres agar selalu memberikan keteladanan dalam menjalankan peran dan tugasnya nanti serta selalu menghindari diri dari perilaku koruptif,” kata Wawan.

Dalam kegiatan nanti, Wawan mengungkapkan, akan dipaparkan kondisi terkini korupsi di Indonesia dan kelembagaan pemberantasan korupsi.

“Penyampaian kondisi pemberantasan korupsi ini penting sehingga para paslon (pasangan calon) punya pemahaman sama dalam pengambilan kebijakan strategis pada upaya pemberantasan korupsi di masa mendatang,” ujarnya.

Pada Paku Integritasini akan diisi dengan pidato komitmen antikorupsi, serta pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas dari masing-masing pasangan capres-cawapres.

Baca juga: Bantah Datangi Papua untuk Kampanye, Anies: Kami Sudah Bekerja 14 Tahun di Sektor Pendidikannya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com