Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden-Wapres Terpilih di Pilpres 2024 Punya PR Benahi Etika Politik

Kompas.com - 16/01/2024, 13:38 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pekerjaan yang mesti dilakukan oleh presiden dan wakil presiden terpilih mendatang adalah memulihkan tata pemerintahan dan politik yang lebih menerapkan standar etika lebih tinggi.

Menurut peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Prof. Firman Noor, kerusakan dalam bidang politik di Indonesia pada tahun-tahun belakangan sangat nyata.

"Demikian berantakan atau damage persoalan etika politik itu pada hari-hari atau tahun-tahun belakangan. Di mana orang seolah-olah boleh berkuasa by all means. Dengan segala cara," kata Firman saat dihubungi pada Selasa (16/1/2024).

Baca juga: Etika Politik dan Pisah Jalan Jokowi dengan PDIP

Firman menilai, etika dalam dunia politik saat ini di Indonesia tak lagi dijunjung. Padahal, kata dia, para tokoh pendiri Republik Indonesia meskipun mempunyai pandangan politik yang berbeda tapi tetap saling menjaga etika.

"Saat ini nampaknya ini cukup loose. Elite kita, penguasa kita cukup permisif dalam persoalan ini. Sejauh itu menguntungkan secara politik, why not?" ujar Firman.


Menurut Firman, jika praktik politik seperti itu dilanjutkan maka bakal menjadi warisan yang buruk bagi generasi mendatang. Jika hal itu yang terjadi, maka Firman menilai justru berbahaya karena malah bisa merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

"Mudah-mudahan generasi muda dalam waktu dekat ini akan juga dihadirkan bagaimana cara berpolitik yang beretika, sehingga mereka punya standar etika yang jauh lebih baik sehingga bisa paham bahwa untuk memenangkan kontestasi politik jangan juga harus melupakan etika politik," papar Firman.

Baca juga: Anies Singgung Etika di Debat Pilpres, Jokowi Tanggapi dengan Tawa

Firman berharap generasi muda bisa mencontoh cara berpolitik yang menjunjung etika sebagai bagian dari budaya luhur bangsa ini, dan harus dipertahankan untuk masa kini dan masa-masa yang akan datang.

"Jadi saya memang berharap ke depan akan ada banyak lagi politisi yang sadar tentang etika politik ini, tidak main-main dengan itu agar nanti tidak terjadi politik Macchiavellian yang menghalalkan segala cara," kata Firman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com