Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Singgung Etika di Debat Pilpres, Jokowi Tanggapi dengan Tawa

Kompas.com - 08/01/2024, 10:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merespons pernyataan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengenai etika pemimpin negara dalam sesi debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu (8/1/2023).

Mula-mula, wartawan meminta tanggapan soal pertanyaan Anies dalam debat tersebut.

"Pak, Pak Anies singgung soal etik bagaimana Pak ?" tanya wartawan.

Presiden Jokowi yang mendengar pernyataan tersebut tersenyum. Tak berapa lama, Kepala Negara pun tampak tertawa pelan.

"Hmm? Hmhmhm," demikian respons Presiden Jokowi dengan tawa yang digumamkannya saat sesi keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

Presiden pun tidak memberikan respons lanjutan. Setelahnya, Kepala Negara bergegas meninggalkan lokasi keterangan pers.

Baca juga: Anies Singgung Orang Dalam Prabowo di PT Teknologi Militer Indonesia saat Tanya Soal Etika

Dalam debat pilpres semalam, Anies Baswedan bertanya kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara.

Anies menganggap, semakin tinggi seorang pemimpin semestinya tak banyak memikirkan soal teknis tapi bergerak berdasarkan nilai yang diyakini.

“Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai, bukan lagi teknis-teknis,” ujar Anies dalam debat capres kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Baca juga: Sebut Anies Menyesatkan, Prabowo: Anda Tidak Pantas Bicara soal Etik!

Anies lantas menyinggung Prabowo yang melibatkan orang dalam pada pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Anies menuding masih ada penunjukan perusahaan tertentu yang diindikasikan nepotisme pada pengadaan alutsista dan proyek food estate

“Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak di Kementerian Pertahanan banyak orang dalam di pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defence Security, lalu orang dalam di food estate,” tutur dia.

Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung kembali soal penunjukan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Pasalnya, laju Gibran menjadi bakal RI-2 terbuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengganti batas usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Lalu, putusan MK itu dinilai telah melanggar etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Baca juga: Prabowo dan Anies Saling Serang Soal Etik, Ganjar: Mudah-mudahan yang di Tengah Mendinginkan

 

Bahkan Anwar Usman yang merupakan paman Gibran dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat di dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.

“Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap dengan cawapres yang melanggar etika artinya ada kompromi etika. Kemudian Bapak mengolok-olok tentang etika, saya tidak tega mengulanginya. Pertanyaannya apa penjelasan Bapak soal ini?” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com