Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewas KPK Terima 67 Aduan Dugaan Pelanggaran Etik Sepanjang 2023, 3 Disidangkan

Kompas.com - 15/01/2024, 16:48 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menerima 67 laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pegawai dan pimpinan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2023.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, pihaknya juga menerima 82 aduan tetapi tidak menyangkut etik pegawai maupun pimpinan.

Namun, dari 67 aduan terhadap pegawai dan pimpinan KPK tersebut, sebanyak tiga di antaranya dibawa ke sidang etik.

"Mengenai masalah etik ada tiga sidang etik yang dilakukan dalam tahun 2023," kata Tumpak dalam konferensi pers Laporan Kinerja Dewas KPK Tahun 2023 di gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).

Baca juga: Dewas Sebut 2 Pimpinan KPK yang Dilaporkan Atas Dugaan Pelanggaran Etik, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata

Adapun tiga sidang dugaan pelanggaran etik itu bernomor 01/Dewas/Etik/04/2023 dengan terperiksa pegawai berinisial M dan disidangkan hingga dua kali.

Pegawai KPK itu dinilai melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf n Peraturan Dewan Pengawas Nomor 03 Tahun 2021.

"Jenis sanksi sedang. Jenis hukuman permintaan maaf terbuka tidak langsung," sebagaimana dikutip dari dokumen yang disampaikan Dewas KPK.

Sidang etik kedua adalah dugaan kebocoran informasi penyelidikan dengan terperiksa Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Tanak menjalani sidang hingga tujuh kali menyangkut dugaan pelanggaran Pasal 4 Ayat (1) huruf j Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2021.

Baca juga: Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Mengaku Tak Pernah Komunikasi dengan Kementan

Pelanggaran lainnya yang disidangkan dalam perkara yang sama adalah Pasal 4 Ayat (2) huruf j Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2021.

Saat itu, Tanak diduga menjalin komunikasi dengan pihak yang sedang berperkara di KPK, yakni Kabiro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) M. Idris Froyoto Sihite.

"Jenis sanksi tidak terbukti," sebagaimana tertulis di dokumen tersebut.

Selain itu, Dewas KPK juga menyidangkan perkara pelanggaran etik Firli Bahuri dengan nomor perkara 03/Dewas/Etik/12/2023.

Eks Ketua KPK itu disidangkan menyangkut Pasal 4 Ayat (1) huruf j Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2021.

Baca juga: Dewas: Firli Bahuri Ketua KPK Pertama yang Diminta Mengundurkan Diri

Pelanggaran lainnya yang disidangkan dalam perkara yang sama adalah Pasal 4 Ayat (2) huruf j Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2021.

Kemudian, Pasal 8 huruf e Peraturan Dewas KPK Nomor 03 Tahun 2021.

Firli Bahuri akhirnya diputuskan bersalah karena dinilai terbukti berhubungan dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) beberapa kali dan tidak memberitahukannya kepada pimpinan lain.

Dia juga dinyatakan bersalah tidak jujur dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Jenis sanksi berat. Jenis hukuman diminta mengundurkan diri," tulis laporan Dewas KPK.

Baca juga: Dewas Sebut 2 Pimpinan KPK yang Dilaporkan Atas Dugaan Pelanggaran Etik, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com