Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkaca dari Kasus PSI, Formappi Nilai Tak Akan Ada Partai yang Jujur soal Dana Kampanye

Kompas.com - 15/01/2024, 16:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai bahwa tidak akan ada partai politik (parpol) yang melaporkan dana kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan jujur.

Hal ini disampaikan peneliti Formappi, Lucius Karus, usai ditanya soal laporan awal dana kampanye (LADK) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dinilai tidak logis karena pengeluarannya hanya Rp 180.000 tetapi kemudian berubah menjadi Rp 24,13 miliar.

"Dan saya kira bukan cuma PSI, hampir semua partai belum memberitahukan angka pasti terkait dengan berapa dana kampanye yang sudah mereka habiskan dari awal masa kampanye sampai dengan sekarang," kata Lucius Karus saat ditemui di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (15/1/2024).

"Dan saya pikir tidak akan ada partai yang jujur, untuk menyampaikan berapa sesungguhnya dana kampanye yang mereka gunakan sampai akhir nanti," ujarnya lagi.

Baca juga: Soal Dana Kampanye Rp180.000, PSI: Sudah Final Diinput, Tunggu Pengumuman KPU

Menurut Lucius, hal ini menjadi semakin buruk karena penyelenggara pemilu juga tidak memberikan tindakan tegas kepada partai politik tersebut.

Dia juga mengatakan, penyelenggara pemilu tidak memiliki niat untuk betul-betul memberikan perhatian pada akuntabilitas penggunaan dana kampanye dari partai politik.

"Jadi, kalau tidak ada yang kemudian merasa berkepentingan memeriksa itu, ngapain partai partai ini jujur karena aslinya mereka juga tidak jujur," kata Lucius.

Lebih lanjut, Lucius mengaku heran PSI hanya mengeluarkan dana kampanye Rp 180.000. Padahal, baliho PSI banyak terlihat di jalan-jalan.

"Lapor sedikit di awal, padahal kita tahu jalanan dipenuhi oleh spanduknya," ujarnya.

Baca juga: Penjelasan PSI soal Laporan Pengeluaran Dana Kampanye Rp 180.000

Di lain sisi, Lucius mengatakan, masyarakat dinilai akan ragu memilih PSI dengan kejadian tersebut.

Menurut Lucius, kejadian laporan dana kampanye yang tidak logis bisa saja membuat masyarakat ragu memandang PSI adalah partai yang menjunjung tinggi pemberantasan korupsi.

"Saya kira konsistensi PSI untuk menunjukkan bahwa dia partai anak muda, dia partai yang sejak awal punya komitmen untuk memberantas korupsi, itu kemudian kita ragukan," kata Lucius.

"Ketika untuk urusan dana kampanye dia tidak bisa mampu meyakinkan kita bahwa dia bisa akuntabel terkait dengan dana yang dikelolanya termasuk dengan dana kampanye," ujarnya lagi.

Baca juga: PDI-P Laporkan Penerimaan Dana Kampanye Terbanyak ke KPU, Capai Rp 183,8 Miliar

Perlu diketahui, dikutip dari Kompas.id, LADK PSI tengah menjadi sorotan publik.

Selain karena statusnya yang belum lengkap dan belum sesuai, PSI juga mencantumkan total pengeluaran Rp 180.000 dari total penerimaan dana kampanye yang mencapai Rp 2,002 miliar.

Sementara dalam LADK perbaikan, tertulis total penerimaan dana kampanye PSI mencapai Rp 33,05 miliar. Adapun pengeluarannya melonjak hingga Rp 24,13 miliar.

Baca juga: Dugaan Salah Input Dana Pengeluaran Kampanye PSI Rp 180.000

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Pusat Data Nasional Diserang Hacker, DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Turunan UU PDP

Pusat Data Nasional Diserang Hacker, DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Turunan UU PDP

Nasional
Jaksa Ungkap Ada Transferan Rp 2,01 Miliar dari SYL ke Rekening Penitipan KPK

Jaksa Ungkap Ada Transferan Rp 2,01 Miliar dari SYL ke Rekening Penitipan KPK

Nasional
Sudirman Said Puji Sosok Sohibul Iman yang Diusung PKS Jadi Bakal Cagub Jakarta

Sudirman Said Puji Sosok Sohibul Iman yang Diusung PKS Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Wapres Harap Pusat Kardiovaskular Kerja Sama Tokushukai-RS Harapan Kita Jadi Pusat Riset Penyakit Jantung

Wapres Harap Pusat Kardiovaskular Kerja Sama Tokushukai-RS Harapan Kita Jadi Pusat Riset Penyakit Jantung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com