Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran dan Harus Diubah

Kompas.com - 15/01/2024, 12:45 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

AMBON, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai tak tepat sasaran.

Hal itu seringkali membuat kelangkaan di banyak tempat khususnya di daerah kepulauan di Indonesia.

"(Kelangkaan) ini juga dialami di banyak tempat yg kawasan kepulauan tentu Maluku mengalaminya, Jadi kami melihat (penyebabnya) bahwa banyak sekali subsidi BBM yang tidak tepat sasaran," ujarnya saat kampanye dialog dengan tajuk "Desak Anies" di Ambon, Maluku, Senin (15/1/2024), seperti disiarkan di KompasTV.

Baca juga: Sebut Cak Imin Aneh sejak Jadi Cawapres Anies, TKN: Dulu Dukung Food Estate, Sekarang Mau Hentikan

Anies kemudian memberikan data yang pernah diucapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait subsidi BBM.

Subsidi solar misalnya, 89 persen dinikmati dunia usaha dan hanya 11 persen yang dinikmati oleh masyarakat umum.

Namun dari 11 persen masyarakat itu, 95 persennya adalah keluarga yang sudah mampu.


"Hanya 5 persen keluarga yang tidak mampu, jadi petani, nelayan itu hanya menikmati 5 persen (dari 11 persen penerima) subsidi solar," imbuh Anies.

Begitu juga BBM pertalite yang disebut hanya 20 persen keluarga prasejahtera yang menikmati harga subsidinya, sedangkan sisanya adalah keluarga mampu.

"Ini kondisi yang harus kita ubah agar subsidi itu diterima oleh mereka yang membutuhkan, bukan subsidi diterima oleh mereka yang sudah berkemampuan, ini potret kenyataannya," kata Anies.

Baca juga: Janji Anies Bangun Lapangan Sepakbola Berstandar FIFA di Kampung-Kampung Provinsi Maluku

Anies mengatakan, sesuatu yang sifatnya di bawah harga pasar seperti BBM bersubsidi hampir pasti akan menjadi langka.

Sebab itu dia ingin mengoreksi sistem subsidi BBM agar tepat sasaran dengan cara mendata secara rinci siapa yang layak mendapatkan subsidi.

"Menurut kami harus ada kejelasan nanti siapa yang bisa mendapatkan solar subsidi, siapa yang bisa mendapatkan pertalite subsidi, sehingga subsidi itu tepat sasaran, dan jangan sampai yang membutuhkan petani, nelayan, keluarga prasejarah justru gagal mendapatkan yang subsidi. Karena tidak disiapkan sistemnya kita akan siap dengan sistemnya untuk bisa menjangkau mereka yang membutuhkan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com