Ganjar Sebut Konflik Desa Wadas Sudah Beres, Tinggal Ganti Rugi 3 Orang

"Ini dua (proyek) yang waktu complicated dan dua-duanya bukan program saya. Tapi sebagai Gubernur saya diajari orang tua saya jangan ngambil manisnya saja, pahit pun kamu harus tanggung jawab karena amanah ada di situ," kata Ganjar.

Agar konflik serupa tak berulang, ia mengingatkan pemerintah melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Ganjar bercerita, saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, ia kerap melibatkan tiga kelompok masyarakat ketika merencanakan pembangunan, yaitu kelompok perempuan, disabilitas, dan anak-anak.

"Ketika musrenbang, ketika merencanakan pembangunan dan kira-kira akan berdampak di desa, libatkanlah mereka. Maka kalau kemudian ada pembangunan yang punya dampak langsung, kira-kira di sana, sebaiknya diajarkan apakah itu program pemerintah, maupun program dari BUMN," jelasnya.

Baca juga: Kronologi Kasus Wadas

Sebagai informasi, konflik Wadas adalah konflik yang terjadi antara pihak warga Desa Wadas dengan pihak aparat kepolisian Indonesia yang sudah terjadi sejak 2019 sampai saat ini.

Terjadinya konflik ini dilatarbelakangi penolakan Desa Wadas atas rencana pembukaan penambangan batuan andesit di Desa Wadas.

Sebab, penambangan itu akan merusak 28 titik sumber mata air warga desa.

Pada 2022, bentrok terjadi antara aparat polisi dengan warga Wadas. Konon, disebutkan bahwa ada sekitar 60 warga Wadas yang ditangkap pada saat itu.