Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Ungkap Ganjar-Mahfud Rajin Sambangi Jateng-Jatim karena Ada Intimidasi

Kompas.com - 14/01/2024, 17:49 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Alasan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD gencar berkampanye di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut karena terjadi intimidasi.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, pada kedua provinsi tersebut marak terjadi intimidasi terhadap para pendukung Ganjar-Mahfud.

Akan tetapi, Hasto tidak merinci bentuk intimidasi dan di mana saja tepatnya lokasi insiden itu terjadi.

Baca juga: Kubu Prabowo Klaim Lebih Unggul, Hasto: Unggul dalam Emosi

"Mengapa Pak Ganjar datang terakhir ini ke Jawa Tengah dan Jawa Timur? Karena di kedua provinsi itu banyak terjadi intimidasi sehingga menggelorakan semangat juang," kata Hasto usai blusukan di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Minggu (14/1).

Akan tetapi, Hasto menyampaikan Ganjar juga tetap menyambangi sejumlah wilayah yang merupakan basis pendukung PDI-P buat meraih dukungan politik.

Baca juga: Wakili Megawati, Hasto Ucapkan Dukacita ke Keluarga Korban Kekerasan yang Meninggal di Sleman


"Tetapi Pak Ganjar juga datang ke Sumatera Utara, datang ke Lampung, datang ke NTT, Sulawesi Utara, banyak daerah yang merupakan basis PDI Perjuangan seperti Jambi, Bengkulu," ujar Hasto.

Menurut Hasto, berdasarkan analisis terakhir, sentimen positif terhadap Ganjar-Mahfud MD jauh lebih besar ketimbang pasangan kandidat nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Hasto Akui Kubu Ganjar-Mahfud Mulai Jalin Komunikasi dengan Tim Anies-Muhaimin

“Mengapa? Karena ini pemimpin yang merakyat, ketika debat tidak emosional, ketika debat menyampaikan gagasan yang terbaik, dan tidak marah-marah karena kalah debat. Itu yang menunjukkan sentimen positif terhadap Pak Ganjar dan Prof Mahfud, yang kami yakini untuk dapat memenangkan pilpres ini," ucap Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com