Ganjar Sebut Konflik Desa Wadas Sudah Beres, Tinggal Ganti Rugi 3 Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyatakan masalah di Dewa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, semasa dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, sudah selesai.

Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri acara Generasi Perintis di Gedung Filateli, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Saat itu, ada seorang pemuda yang bertanya kepada Ganjar mengenai perkembangan konflik Desa Wadas.

"Soal wadas bagaimana sih, Pak? Sudah diselesaikan apa belum?" tanya seorang pemuda, Minggu.

Menjawab pertanyaan itu, Ganjar mengungkapkan, proses pembayaran uang ganti sudah bergulir.

Terakhir, masih tersisa tiga orang yang masih diproses pembayaran ganti rugi tersebut.

"Yang lain sudah beres, bahkan sudah ada yang diinvestasikan hasilnya itu untuk restoran (dari pembayaran ganti rugi itu), ada yang untuk usaha," jawab Ganjar.

Dia bercerita, saat menyelesaikan konflik, pihaknya melakukan kerja sama tim untuk mengurus seluruh administrasi maupun pembayaran ganti rugi.

Ganjar mengungkapkan, konflik di Desa Wadas bukan satu-satunya masalah yang dia selesaikan. Ia mengaku beberapa kali menolak proyek di Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat lingkungan.

Beberapa proyek tersebut adalah pembangunan pabrik semen di Rembang, Pati Grobogan; serta menentang proyek tambang emas di Wonogiri.

Sayangnya, hal itu tidak pernah menjadi cerita viral seperti Desa Wadas.

"Tahukah saudara saya pernah menolak pabrik semen baru yang diusulkan di sekitar Rembang, Pati, dan Grobogan. Pasti yang seperti ini tidak pernah menjadi cerita," tutur Ganjar.

"Tahukah saudara ketika saya menolak semen yang ada di Kebumen, pasti tidak pernah menjadi cerita. Dan Tahukah bahwa saya pernah menolak tambang emas yang ada di Wonogiri. Ini tidak menjadi cerita, yang jadi cerita biasanya ada konflik," imbuhnya.

Ganjar menjelaskan, pembangunan pabrik semen di Rembang dan pembukaan penambangan batuan andesit di Desa Wadas sejatinya bukan program yang digulirkannya.

Proyek tersebut merupakan proyek pemerintah pusat, yang salah satunya digulirkan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat pemerataan infrastruktur.

"Ini dua (proyek) yang waktu complicated dan dua-duanya bukan program saya. Tapi sebagai Gubernur saya diajari orang tua saya jangan ngambil manisnya saja, pahit pun kamu harus tanggung jawab karena amanah ada di situ," kata Ganjar.

Agar konflik serupa tak berulang, ia mengingatkan pemerintah melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Ganjar bercerita, saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, ia kerap melibatkan tiga kelompok masyarakat ketika merencanakan pembangunan, yaitu kelompok perempuan, disabilitas, dan anak-anak.

"Ketika musrenbang, ketika merencanakan pembangunan dan kira-kira akan berdampak di desa, libatkanlah mereka. Maka kalau kemudian ada pembangunan yang punya dampak langsung, kira-kira di sana, sebaiknya diajarkan apakah itu program pemerintah, maupun program dari BUMN," jelasnya.

Sebagai informasi, konflik Wadas adalah konflik yang terjadi antara pihak warga Desa Wadas dengan pihak aparat kepolisian Indonesia yang sudah terjadi sejak 2019 sampai saat ini.

Terjadinya konflik ini dilatarbelakangi penolakan Desa Wadas atas rencana pembukaan penambangan batuan andesit di Desa Wadas.

Sebab, penambangan itu akan merusak 28 titik sumber mata air warga desa.

Pada 2022, bentrok terjadi antara aparat polisi dengan warga Wadas. Konon, disebutkan bahwa ada sekitar 60 warga Wadas yang ditangkap pada saat itu.