Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Jumlah Pemilih Pemula Besar, Fahira Idris Minta KPU Perbanyak Sosialisasi Tata Cara Pencoblosan

Kompas.com - 13/01/2024, 10:01 WIB
Anissa DW,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua tingkatan mengintensifkan sosialisasi tata cara pencoblosan, terutama bagi kalangan pemilih pemula.

Pasalnya, menurut Fahira, populasi pemilih pemula atau mereka yang baru pertama kali memilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 cukup besar.

Oleh karena itu, lanjutnya, sebaiknya digelar sosialisasi khusus bagi pemiliih pemula soal tata cara pencoblosan, baik itu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun Presiden dan Wakil Presiden, agar suara mereka tidak sia-sia.

Salah satu bentuk sosialisasi paling efektif, kata Fahira, adalah KPU di semua tingkatkan memperbanyak kegiatan simulasi pencoblosan yang pesertanya pemilih pemula. Dari simulasi ini, akan bisa diketahui sejauh mana pemahaman pemilih pemula tentang tata cara pencoblosan yang benar atau sah.

Baca juga: Fahira Idris Paparkan 7 Isu Kunci tentang Keberlanjutan yang Perlu Dibahas dalam Debat Cawapres Kedua

“Kegiatan simulasi ini efektif untuk memperkecil suara tidak sah akibat kesalahan mencoblos,” ujar Fahira dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/1/2024).

Fahira mengungkapkan, pemilu di Indonesia memiliki sistem yang paling rumit dan kompleks di dunia. Selain karena harus mencoblos banyak surat suara dalam satu pemilihan, tata cara pencoblosannya juga rentan membuat suara tidak sah.

Untuk diketahui, para pemilih harus mencoblos lima surat suara pada Pemilu 2024. Hanya pemilih di DKI Jakarta yang mencoblos empat surat suara karena tidak ada surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota.

Contohnya, jika ada pemilih pemula yang mencoblos lebih dari satu calon legislatif (caleg) atau partai politik (parpol) yang disukai karena tidak paham bahwa hanya boleh mencoblos satu kali, maka suara tidak akan sah.

Belum lagi, imbuhnya, masih banyak pemilih yang kurang memahami teknis tata cara pencoblosan. Berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, masih terdapat pemilih yang tidak membuka semua surat suara terlebih dahulu secara utuh.

Baca juga: Banyak Isu Tak Terungkap Saat Debat, Fahira Idris Minta Debat Capres-Cawapres di Luar KPU

Mereka malah menumpuknya menjadi satu, baru kemudian mencoblos. Hasilnya, surat suara di bawahnya ikut tercoblos di tempat yang tidak seharusnya.

Selain itu, masih sering terjadi pemilih mencoblos surat suara yang belum terbuka penuh atau sering disebut “coblos tembus”. Alhasil, ada lebih dari satu coblosan dalam satu surat suara.

Kejadian itu biasanya terjadi pada surat suara yang lebar atau memanjang, misalnya surat suara DPR, DPD ,dan DPRD dengan daftar calon yang banyak.

Oleh karena itu, Fahira berharap, menjelang hari pencoblosan, KPU di semua tingkatan dapat mengintensifkan sosialisasi tata cara pencoblosan sesuai Pasal 353 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Pemilu, terutama kepada pemilih pemula.

Menurutnya, KPU bisa melakukan simulasi ke sekolah-sekolah dengan menyasar peserta didik yang sudah berusia 17 tahun pada hari pencoblosan. Selain itu, tata cara pencoblosan juga bisa disosialisasikan melalui berbagai media komunikasi yang dekat dengan pemilih pemula, seperti media sosial (medsos).

“Buat konten-konten dengan bahasa dan gaya kekinian sehingga pemilih pemula lebih aware dan disebarluaskan lewat berbagai platform digital, misalnya TikTok dan medsos lain. Sebab, surat suara yang sah sangat berpengaruh terhadap kualitas pemilu. Semakin banyak surat suara sah, maka semakin berkualitas juga sebuah pemilu,” ujar Fahira.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com