Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman Penembakan Anies, Ganjar Turut Bersuara, Kini Polri Diminta Usut

Kompas.com - 13/01/2024, 05:22 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan di media sosial.

Informasi ancaman terkuak dari cuitan akun pengguna X @sleepyiysloth yang mengunggah tangkapan layar berupa komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman.

Komentar yang ditulis @Rifanariansyah itu bertuliskan "Izin bapak, nembak kepala anis hukumannya berapa lama ya?".

Atas peristiwa ini, tim hukum dari Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin atau Timnas Amin telah melaporkan akun yang berkomentar mengumbar ancaman itu ke Kepolisian.

Baca juga: Anies Diancam Penembakan di Medsos, Ganjar: Kita Sudah Demokrasi, Jangan Gitu...

Timnas Amin berharap Kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Tim hukum Amin sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini karena sangat membahayakan keselamatan Bapak Anies Rasyid Baswedan dan sebuah perbuatan yang sangat berbahaya di saat kontestasi Pemilu 2024 sedang berlangsung," ujar juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, Jumat (12/1/2024).

Ganjar turut berkomentar

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut berkomentar atas peristiwa ancaman ini. Ia menyayangkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies.

Menurut Ganjar, ancaman ini sama sekali tidak menunjukkan demokrasi di Indonesia, terlebih sebentar lagi ajang pesta demokrasi Pemilu 2024 akan dilaksanakan.

"Ya kalau kita sudah punya demokrasi, jangan ngancam gitu. Biarkan rakyat bisa memilih dengan baik," kata Ganjar ditemui di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Baca juga: Polri Belum Terima Laporan soal Ancaman Penembakan Anies di Medsos

Ganjar menyinggung tentang demokrasi di Indonesia yang seharusnya dijaga bersama.

Jikalau ancaman penembakan dikaitkan karena ada pihak tak suka dengan sikap Anies dalam debat ketiga Pilpres, Ganjar sama sekali tidak bisa membenarkannya.

"Debat itu kan sebenarnya untuk masyarakat bisa yakin dapat preferensi memilih. Maka orang diminta atau para kandidat diminta untuk menunjukan gagasannya. Disanggah oleh yang lain, itu proses yang biasa saja sebenarnya," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Ganjar kemudian menyinggung tentang kampanye negatif yang lebih baik dariapda kampanye hitam.

Menurut Ganjar, lebih baik pihak yang tidak suka itu menyerang melalui kampanye negatif dengan tidak menyerang personal.

"Tidak boleh black campaign, tapi negative campaign boleh. Silakan dipositifkan. Itulah proses perdebatan," pungkasnya.

Didalami

Sementara Markas Besar (Mabes) Polri sejauh ini belum menerima laporan mengenai ancaman penembakan Anies di media sosial.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, meski belum ada laporan, namun pihaknya telah melakukan pendalaman terhadap akun yang menebar ancaman.

"Sejauh ini belum ada laporannya ya, namun Polri telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta.

Di sisi lain, Trunoyudo mengajak masyarakat agar dapat menjaga situasi Pemilu 2024. Tujuannya, supaya Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.

"Kemudian kami Polri mengimbau juga kepada seluruh masyarakat, mari kita wujudkan pemilu yang aman, damai untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com