Absennya Isu Papua dalam Debat Pilpres 2024

Terlebih lagi, isu Papua erat kaitannya dengan geopolitik negara di kawasan Pasifik.

Sepanjang 2016 hingga 2021, Melanesian Spearhead Group (MSG, aliansi sub regional Pasifik) secara kontinyu membawa isu Papua dalam forum Majelis Umum PBB. Tentu, hal ini menjadi pertimbangan lain yang perlu dimasukkan dalam perhitungan resolusi.

Ketiga, konflik Papua dapat menjelma menjadi lebih kompleks jika tidak segera ditemukan solusinya dalam rentang waktu ke depan. Kondisi status quo menunjukkan kemampuan militer dan diplomasi kelompok separatis telah mengalami kemajuan.

Pembangunan jaringan simpatisan di luar negeri merupakan salah satu pertanda. Persenjataan dan taktik militer yang digunakan memberikan sinyal yang sama.

Jika dulu aparat keamanan menjadi korban akibat melakukan pengejaran, maka sekarang tendensi berubah dengan sifat kelompok separatis yang aktif mendatangi aparat keamanan untuk mendapatkan keuntungan personel dan materiil.

Jika dulu kelompok separatis hanya bergerilya, maka kali ini aktivitas serangan telah mengarah kepada terorisme yang mengancam keselamatan non-kombatan, yaitu warga sipil.

Namun demikian, sampai dengan saat ini, kelompok-kelompok yang ada di Papua belum terorganisir ke dalam satu wadah politik yang sama dan masih bersifat terpecah-pecah. Setiap kelompok memiliki kepentingannya masing-masing.

Hal ini menjadi kesempatan yang harus dimanfaatkan pemerintahan ke depan dalam memaksimalkan peluang untuk menyelesaikan permasalahan di tanah Papua.

Ketika kelompok separatis telah menjadi kesatuan yang lebih solid dan terintegrasi, maka upaya penyelesaian konflik akan semakin sulit dan kompleks.

Rentang waktu jangka pendek dan menengah akan sangat menentukan ke arah mana perkembangan konflik Papua di masa depan.

Pembahasan di tingkat nasional terkait langkah penyelesaian konflik Papua oleh para calon pemimpin negara akan menjadi angin segar bagi aparat TNI/Polri yang selama ini telah memperjuangkan Papua agar menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dari NKRI.

Dengan adanya pemerintahan yang baru di periode mendatang, tentu besar harapan agar konflik Papua segera menemui titik terang resolusi permanen.

Pemerintah selama ini telah sangat baik dalam mengendalikan spiralisasi konflik tersebut. Berbagai progres kemajuan dalam memperjuangkan Papua sudah terlihat.

Namun tentunya hal tersebut tidak boleh berhenti dan harus dibarengi dengan upaya-upaya terobosan lainnya.

Pemerintah periode selanjutnya memiliki tantangan yang tidak mudah dalam menjawab keresahan aparat yang berada di garis terdepan dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.