Absennya Isu Papua dalam Debat Pilpres 2024

TEMA debat ketiga Pilpres 2024 adalah Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional. Namun sayangnya, ada isu hankam dalam negeri yang luput dari pembahasan, Konflik Papua.

Konflik yang telah berlangsung beberapa dekade di Tanah Papua hingga kini tak kunjung usai. Bermula dari Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang bermuara kepada kembalinya Tanah Papua ke pangkuan ibu pertiwi sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV), muncullah gerakan-gerakan resistensi yang berseberangan dengan keputusan tersebut.

Konflik berlarut tersebut belum menunjukkan titik terang permanen. Dengan akan segera beralihnya tongkat estafet pemerintahan kepada pemimpin yang baru, maka para kandidat sudah selayaknya mengalamatkan komitmennya terhadap konflik tersebut.

Absennya isu Papua dalam debat calon presiden merupakan hal yang disayangkan. Tidak adanya pertanyaan dari panelis kepada para calon maupun pertanyaan yang saling dilontarkan oleh para calon menunjukkan isu Papua tidak berada dalam puncak daftar belanja permasalahan pemerintah.

Minimnya literasi dan kesadaran terkait konflik Papua menjadi hal yang memprihatinkan jika menilik ke belakang banyaknya korban yang berjatuhan, baik dari TNI/Polri maupun warga sipil.

Setidaknya terdapat beberapa urgensi yang mendorong konflik Papua untuk dibahas dalam forum terbuka para kandidat.

Pertama, penyelesaian isu Papua tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan militer. Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) menggunakan gabungan metode gerilya dan terorisme dalam melancarkan aksinya.

Maka, upaya mengatasinya tidak semata-mata dengan melakukan operasi militer guna melenyapkan sel-sel aktif kelompok separatis teroris, melainkan dengan memenangkan hati dan pikiran rakyat di Papua agar tidak menjadi simpatisan dan sel-sel tidur yang berpotensi menyeberang ke pihak separatis.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua dan mempercepat pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, guna memperkecil gap ketertinggalan dari daerah lainnya.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pendekatan holistik yang meliputi seluruh kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah (whole-of-government approach).

Kewenangan untuk menjalankan program tersebut hanya berada di tangan presiden selaku kepala pemerintahan.

Kedua, presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang harus memiliki keinginan politik yang kuat karena kebijakan tersebut tidak akan datang dengan biaya yang murah.

Pengalokasian sumber daya negara dipastikan sangat tinggi untuk dapat menyelesaikan konflik di Papua.

Perlu adanya pelibatan lebih banyak aktor (K/L) guna melakukan pembangunan fisik dan non fisik di wilayah paling timur Indonesia.

Dinamika agenda politik ke depan yang tidak menentu dan semakin kompleks, membutuhkan komitmen yang tinggi untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik Papua tetap berada dalam daftar prioritas pemerintah.

Terlebih lagi, isu Papua erat kaitannya dengan geopolitik negara di kawasan Pasifik.

Sepanjang 2016 hingga 2021, Melanesian Spearhead Group (MSG, aliansi sub regional Pasifik) secara kontinyu membawa isu Papua dalam forum Majelis Umum PBB. Tentu, hal ini menjadi pertimbangan lain yang perlu dimasukkan dalam perhitungan resolusi.

Ketiga, konflik Papua dapat menjelma menjadi lebih kompleks jika tidak segera ditemukan solusinya dalam rentang waktu ke depan. Kondisi status quo menunjukkan kemampuan militer dan diplomasi kelompok separatis telah mengalami kemajuan.

Pembangunan jaringan simpatisan di luar negeri merupakan salah satu pertanda. Persenjataan dan taktik militer yang digunakan memberikan sinyal yang sama.

Jika dulu aparat keamanan menjadi korban akibat melakukan pengejaran, maka sekarang tendensi berubah dengan sifat kelompok separatis yang aktif mendatangi aparat keamanan untuk mendapatkan keuntungan personel dan materiil.

Jika dulu kelompok separatis hanya bergerilya, maka kali ini aktivitas serangan telah mengarah kepada terorisme yang mengancam keselamatan non-kombatan, yaitu warga sipil.

Namun demikian, sampai dengan saat ini, kelompok-kelompok yang ada di Papua belum terorganisir ke dalam satu wadah politik yang sama dan masih bersifat terpecah-pecah. Setiap kelompok memiliki kepentingannya masing-masing.

Hal ini menjadi kesempatan yang harus dimanfaatkan pemerintahan ke depan dalam memaksimalkan peluang untuk menyelesaikan permasalahan di tanah Papua.

Ketika kelompok separatis telah menjadi kesatuan yang lebih solid dan terintegrasi, maka upaya penyelesaian konflik akan semakin sulit dan kompleks.

Rentang waktu jangka pendek dan menengah akan sangat menentukan ke arah mana perkembangan konflik Papua di masa depan.

Pembahasan di tingkat nasional terkait langkah penyelesaian konflik Papua oleh para calon pemimpin negara akan menjadi angin segar bagi aparat TNI/Polri yang selama ini telah memperjuangkan Papua agar menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dari NKRI.

Dengan adanya pemerintahan yang baru di periode mendatang, tentu besar harapan agar konflik Papua segera menemui titik terang resolusi permanen.

Pemerintah selama ini telah sangat baik dalam mengendalikan spiralisasi konflik tersebut. Berbagai progres kemajuan dalam memperjuangkan Papua sudah terlihat.

Namun tentunya hal tersebut tidak boleh berhenti dan harus dibarengi dengan upaya-upaya terobosan lainnya.

Pemerintah periode selanjutnya memiliki tantangan yang tidak mudah dalam menjawab keresahan aparat yang berada di garis terdepan dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.