Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Netralitas Aparat, Megawati: TNI sama Polri "Eling", Kalian Abdi Negara

Kompas.com - 10/01/2024, 13:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengimbau TNI dan Polri tidak memihak kubu tertentu dalam persaingan di Pemilu dan Pilpres 2024 karena mereka dibiayai oleh masyarakat.

"Eling lho. TNI sama Polri eling. Mereka itu jadi itu kan gratis lho, dibayar oleh negara lo. Negara itu dari mana bayarannya? Ya dari rakyat lah ngumpulin, patuh bayar pajak dan sebagainya," kata Megawati dalam pidato politik peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Megawati mengatakan, TNI dan Polri mesti memahami posisinya sebagai abdi negara yang tidak boleh memihak karena mengayomi seluruh warga negara.

"Saya bukan sentimen, enggak. Kalian itu abdi negara. Negara! Bukan perorangan!" ucap Megawati.

Baca juga: Megawati: Pemilu Bukan Alat Elite Politik Lambungkan Kekuasaan dengan Segala Cara

"Sudah begitu harus sadar. Yang harus dilindungi itu sopo toh? Rakyat lah. Saya lihat kok sekarang kayak begini ya. Gimana sih," sambung Megawati.

Megawati mengingatkan, setiap anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) terikat dengan sumpah jabatan yang berlaku sampai akhir masa jabatan.

"Sebab TNI terikat dengan sumpah. Sumpah itu bukan omong kosong. Sumpah itu sama yang di atas. Sampai mati lho," ujar Megawati.

"Sebab TNI terikat sumpah Sapta Marga, Polri dengan Tribarata, ASN dengan sumpah jabatan," sambung Megawati.

Baca juga: Megawati: Insya Allah Kita Akan Menang Satu Putaran, Siap?


Megawati juga mengingatkan supaya setiap kalangan memahami tidak ada kekuasaan dan jabatan yang abadi.

"Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu yang di atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apa pun jabatannya," kata Megawati.

Megawati yang merupakan Presiden ke-5 Republik Indonesia juga mengingatkan supaya tidak ada kelompok yang merasa paling berkuasa karena pemilik kekuasaan yang sesungguhnya adalah rakyat.

Baca juga: Kritik Hukum Dipermainkan dan Kekuasaan Semaunya, Megawati: No, No, and No

"Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, tidak ada yg sebagian merasa berkuasa. Kekuasaan berada di tangan rakyat," ujar Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com