Jokowi Minta Menpan-RB Koordinasikan Transformasi Layanan Digital Pemerintah

“Kalau kami mengacu ke negara-negara dengan transformasi digital yang kerap dijadikan benchmark, warganya cukup masuk ke satu sistem atau portal untuk semua jenis layanan. Aksesnya single-sign on (SSO), juga satu kali isi data untuk berbagai layanan,” jelasnya.

Kedua, untuk mengakselerasi transformasi digital layanan pemerintah, Jokowi menyetujui transformasi badan usaha milik negara (BUMN) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menjadi Government Technology Agency (GovTech) alias tim pengelola digital pemerintah. 

Pembuatan GovTech telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diteken Presiden pada Desember 2023.

Anas mengatakan, negara-negara dengan e-Government Development Index terbaik menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memiliki GovTech untuk keterpaduan layanan digital. 

“Kebijakannya ada di tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), lalu implementasi transformasi digitalnya ada di GovTech tersebut,” ujarnya.

Baca juga: Menpan-RB bersama Menteri BUMN dan Menkominfo Bahas Akselerasi Talenta untuk Tunjang Peruri sebagai GovTech

Ketiga, Jokowi menekankan perlunya kerja kolaboratif di semua lini. 

Mantan Bupati Banyuwangi itu mencontohkan, untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda), pihaknya akan melakukannya bersama Menteri Dalam Negeri selama dua hari ke depan.

“Kami mulai mengonsolidasikan pemda untuk integrasi layanannya ke dalam satu portal pelayanan publik untuk kemudian diintegrasikan ke portal layanan nasional,” bebernya.

Anas menyebutkan, kerja kolaboratif diperlukan dalam memperkuat tiga fondasi transformasi digital, yaitu Identitas Kependudukan Digital (digital ID ), digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan.

Keempat, perlindungan data pribadi atau upaya melindungi data pribadi yang digunakan untuk mengakses suatu platform.

“Meskipun pertukaran data menjadi fondasi yang akan menentukan kesuksesan interoperabilitas layanan, soal perlindungan dan keamanan data pribadi harus menjadi concern utama,” ujarnya.

Baca juga: Menpan-RB dan Mendagri Kolaborasi Pacu IKD untuk Transformasi Layanan Digital

Kelima, langkah teknis awal dengan sembilan layanan prioritas akan dikonsolidasikan, di antaranya layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment, dan layanan aparatur negara.