Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Tawarkan Kesepakatan Sementara untuk Laut China Selatan, Ini Komentar Kemenlu RI

Kompas.com - 08/01/2024, 18:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) buka suara mengenai tawaran calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan (LCS) dengan membuat kesepakatan sementara.

Adapun tawaran itu disampaikan Ganjar dalam debat capres ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Wakil Tetap Indonesia untuk ASEAN Derry Aman mengatakan, Indonesia bersama negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) terus mengupayakan proses negosiasi terkait adanya risiko konflik Laut China Selatan.

Baca juga: Sanggah Ganjar soal Cara Negosiasi Konflik Laut China Selatan, Anies: Tidak Ada Kata Asean

Hal ini terbukti ketika adanya inisiatif mempercepat proses negosiasi kode etik atau Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan oleh seluruh negara ASEAN dan China dalam Keketuaan Indonesia bulan September 2023 lalu.

Inisiatif Indonesia tersebut dalam bentuk pedoman (guidelines), yang menjadi pedoman praktis dan berisi materi substantif untuk menjaga agar CoC efektif dan berfungsi.

"Tentunya namanya negosiasi jadi perkembangannya mungkin sangat lambat. Tapi progress selalu diupayakan oleh Indonesia. Walaupun kita sekarang enggak ketua (ASEAN) lagi, kita akan tetap upayakan terjadinya progress," kata Derry usai acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Bandung, Senin (8/1/2024).

Derry mengakui, negosiasi tidak mudah dilakukan, utamanya untuk isu-isu substantif nan sensitif yang menyangkut masalah teritori dan kedaulatan.

Namun, percepatan negosiasi CoC merupakan salah satu jalan yang bisa disediakan negara Blok Asia Tenggara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia meyakini, komitmen antara negara ASEAN dan China mampu menyelesaikan masalah LCS.


"Dengan adanya komitmen dari negara anggota ASEAN dan Tiongkok untuk melakukan negosiasi itu sudah bagus. Ini sesuatu yang sudah sesuai tracknya, hanya tinggal realisasinya," ucap Derry.

Terkait cara pengambilan keputusan di ASEAN, dia menyampaikan, mekanisme tetap mengedepankan konsensus.

Meski demikian Derry menegaskan, Indonesia telah mengedepankan upaya untuk memperkuat proses pengambilan keputusan di ASEAN dan tetap berdasarkan pada konsensus sesuai kesepakatan.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Ganjar-Mahfud Turun, Kemungkinan Suaranya Pindah ke Prabowo-Gibran

"Jadi kita ingin lebih menegaskan bahwa ASEAN tetap dalam konteks pengambilan keputusan secara konsensus, tapi prosesnya ingin kita perjelas, ingin kita perkuat, sehingga keputusan ASEAN itu menjadi semakin efektif," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, bakal calon presiden nomor urut 2, Ganjar Pranowo mengatakan, cara untuk menyelesaikan persoalan di Laut China Selatan adalah dengan membentuk kesepakatan sementara.

Sebab, berbagai upaya yang selama ini dijajal selama 20 tahun tak berhasil memunculkan perdamaian.

“Maka usulan kami sangat jelas dan klir apa itu? Kesepakatan sementara. Kenapa kesepakatan sementara ini mesti kita dorong dan kita inisiatif? Agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan,” ujar Ganjar dalam debat capres kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Baca juga: Prabowo: Keadaan di Laut China Selatan Perlu Pertahanan Kuat, Kita Perlu Platform dan Satelit

Ia menyampaikan, Tiongkok bakal menyelesaikan modernisasi peralatan perang di tahun 2027.

Situasi itu harus diantisipasi karena dapat memperkuat pengaruh Tiongkok atas Laut China Selatan. Sehingga posisi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan dengan negara-negara lain.

“Ketika kemudian peran (Tiongkok) itu menjadi kuat maka bukan tidak mungkin cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain akan muncul,” papar Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com