Menlu: Demokrasi dan Stabilitas di Myanmar Jadi Kunci Penyelesaian Isu Rohingya

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengatakan, demokrasi dan stabilitas di Myanmar akan menjadi kunci penyelesaian masalah Rohingya.

Hal tersebut dinyatakannya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Bandung, Senin (8/1/2024).

"Demokrasi dan stabilitas di Myanmar akan menjadi kunci penyelesaian isu Rohingya, agar mereka dapat kembali ke rumah mereka secara bermartabat," kata Retno, Senin.

Baca juga: Kepala Bakamla: Jangankan Pengungsi Rohingnya, Musuh Saja Harus Ditolong jika Darurat

Retno menyampaikan, masalah Rohingya dibahasnya secara khusus dengan Komisioner Tinggi UNHCR di Jenewa Desember lalu.

Dalam pembahasan, dia menekankan perlu sebuah kerja sama yang kuat antara negara kawasan dan badan-badan di PBB untuk menyelesaikan pengungsi Rohingya.

"Perpindahan lanjutan pengungsi Rohingya atau secondary movement akhir-akhir ini diduga kuat terjadi karena kejahatan TPPO (tindak pidana perdagangan orang)," ucap Retno.

Sementara itu, terkait situasi di Myanmar, ia menyebut terus menjadi perhatian Indonesia. Tercatat, selama keketuaan Indonesia di ASEAN, pihaknya telah melakukan 265 pendekatan (engagements) dengan stakeholder terkait.

Baca juga: Jokowi Bertemu Sekjen OKI, Bahas Persoalan Afghanistan dan Rohingnya

Tujuannya, mendorong kemajuan implementasi Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC), yang menjadi satu-satunya acuan dari ASEAN untuk membantu menghentikan konflik negara tersebut.

Upaya ini merupakan upaya kolektif ASEAN sebagai keluarga yang telah disepakati para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 april 2021.

"Komitmen Indonesia untuk membantu Myanmar keluar dari krisis," ucap Retno.

Situasi di Myanmar menjadi tidak kondusif usai junta militer mengkudeta pemerintahan pada 1 Februari 2021.

Junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Karena kudeta tersebut, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer. Namun, junta militer menggunakan kekerasan untuk melawan warga.

Akhirnya, ASEAN membuat kesepakatan 5PC. Dalam pertemuan itu, hadir pula pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

Kendati begitu, junta militer Myanmar melakukan pelanggaran konsensus. Kemudian, ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik.

Myanmar tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.