Menlu Retno: Politik Luar Negeri Indonesia Bukan Transaksional

Ia menyampaikan, politik luar negeri Indonesia dijalankan secara konsisten berdasarkan prinsip bebas aktif, berkiblat kepada kepentingan nasional dan berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi.

"Politik luar negeri Indonesia bukan politik luar negeri yang transaksional," kata Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Bandung, Senin (8/1/2024).

Ia menuturkan, politik luar negeri itu dijalankan untuk menyikapi dinamika dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian.

Diplomasi Indonesia, lanjut Retno, dijalankan secara terukur dan berorientasi pada aksi.

"Diplomasi Indonesia dijalankan secara well-measured, well-calculated, action-oriented, result-oriented. Namun di saat yang sama terus menjunjung tinggi nilai dan prinsip yang tidak tergoyahkan," ucapnya.

"Siapa pun yang akan memimpin Indonesia nanti, saya yakin tidak akan meninggalkannya," jelasnya.

Di kesempatan yang sama Retno menegaskan, Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global. Ia menyatakan, Indonesia bukan negara yang hanya berkedudukan sebagai penonton.

Menurutnya dalam hampir 10 tahun terakhir, rekam jejak diplomasi Indonesia dirasakan di kawasan dan dunia. Diplomasi Indonesia memiliki pengaruh tertinggi di Asia Tenggara tahun 2023.

Ia lantas menyampaikan beberapa pandangan dunia terhadap Indonesia.

Lowy Institute misalnya, menyebut Indonesia sebagai "middle power in Asia" dengan pengaruh diplomasi (diplomatic influence) dan kekuasaan komprehensif (comprehensive power) yang terus meningkat.

"Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton," sebut Retno.

Pernah disinggung Anies. 

Sebelumnya, terkait politik luar negeri transaksional pernah dikatakan calon presiden yang kala itu masih berstatus bakal calon presiden, Anies Baswedan.

Anies enginginkan Indonesia berperan aktif dalam politik dunia. Menurutnya, bangsa Indonesia harus menyadari lebih dulu kedudukannya sebagai warga dunia. Sehingga, posisi politiknya di dunia internasional dipertimbangkan.

“Kita harus kembali hadir dan membawa pesan,’Kami warga dunia dan penduduk nomor empat terbesar di dunia, punya agenda satu, dua, tiga, empat untuk dunia yang harus jadi perhatian',” ujar Anies di kantor CSIS, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Ia kemudian memandang bahwa selama ini politik luar negeri Indonesia hanya fokus pada urusan transaksional.

“Artinya Indonesia bergerak ketika politik luar negeri memberikan keuntungan investasi, keuntungan perdagangan, dan bukan sebagai tanggung jawab sebagai warga dunia,” kata Anies.