Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Mimpi Sahroni Jadi Presiden, Anies: Kalau Mau Cepat Lewat MK

Kompas.com - 05/01/2024, 21:16 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan berkelakar bersama calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Bedahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni dalam acara Resolusi Indonesia di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Mereka bercanda soal mimpi Sahroni yang ingin jadi presiden.

Sahroni mengatakan, karena Anies yang mencalonkan diri sebagai presiden hari ini, dia akan mengalah dan menunggu antrean.

"Tapi pak, mimpi saya memang jadi presiden tapi karena bapak duluan ya sudah saya antri saja pak," ujar Sahroni.

Baca juga: Ikuti Jejak Anies, Ganjar-Mahfud Akan Sapa Masyarakat Lewat Media Sosial

Pernyataan Wakil Ketua Komisi III itu pun ditanggapi oleh Cak Imin.

"Tapi memang kadang-kadang kita mulai dari baliho untuk bisa ke sini (menjadi capres cawapres)," ujarnya.

Tak sampai di sana, Anies pun turut menimpalinya. Menurutnya, jika ingin menjadi presiden lewat baliho memerlukan rute yang panjang.

Namun, ada jalan pintas yang ditawarkan Anies.

"Gini, Gus, kalau dari Baliho tuh rutenya panjang, kalau mau cepet MK," katanya disambut tawa para hadirin.

Meskipun Anies tak menjabarkan MK adalah kepanjangan dari apa.

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Prabowo-Gibran Ungguli Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin di Jatim

Cak Imin kembali menyahut dengan menyebut ada jalan yang lebih cepat dari MK, yaitu lewat paman.

"MK pun, mas MK pun bisa lama, lama. lebih cepet lagi kalau lewat Paman," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com