Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Ekspor Pasir Laut Era Jokowi, Anies: Saya Membatin, Memang Toko Material?

Kompas.com - 05/01/2024, 11:37 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung kebijakan ekspor pasir laut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menyebut seperti toko material.

Karena pasir yang dibawa dari tanah air itu dijual untuk pembangunan negara tetangga.

Hal itu disampaikan Anies dalam potongan video Desak Anies yang diunggah di kanal YouTube pribadinya @Anies Baswedan, Jumat (5/1/2024).

"Ekspor pasir laut, jadi pasir laut di kita diambil oleh negara lain, dipakai untuk kegiata reklamasi, khusus ya. Kadang-kadang saya membatin, memangnya kita toko material ya? Sehingga pasirnya itu dipakai untuk tetangga sebelah," ujarnya.

Baca juga: Anies Sebut Jokowi Akui Tol Laut Gagal Tekan Biaya Pengiriman Logistik

Anies kemudian menegaskan, jika terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, kebijakan ekspor pasir akan dihentikan.

Menurut dia, ekspor pasir laut akan merugikan nelayan, masyarakat pesisir dan lingkungan sekitar yang jadi tempat penghidupan mereka.

"Yang meraskaan manfaatnya ya pengusaha-pengusaha ekspor pasir. Ini kita ingin agar kebijakan kita itu memperhitungkan juga tentang kedaulatan wilayah," ujarnya.

Menurut Anies, kebijakan ekspor pasir tak sejalan dengan kedaulatan wilayah yang selama ini digaungkan oleh pemerintah.

Baca juga: Fenomena Anies Bubble, Pakar Ungkap soal Kekuatan Netizen dalam Politik

Karena ekspor pasir laut berarti memberikan tanah Indonesia untuk memperluas wilayah tanah negara lain yang membeli pasir.

"Itu artinya kita memberikan tanah kita supaya negara lain lahannya lebih luas. Tanah mereka menjadi lebih luas, pakai tanah siapa? pakai tanah kita. Kalau memang Anda mau meluaskan tanah, pakai saja tanah Anda sendiri, kenapa harus pakai tanah kita," imbuh dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, risiko lingkungan dan kesejahteraan nelayan juga menjadi isu utama terkait ekspor pasir tersebut.

"Jadi risiko ini risiko lingkungan, kesejahteraan nelayan itulah yang kita bilang tidak perlu diteruskan nanti akan kita hentikan kegiatan itu, dan kita pastikan bahwa nelayan memiliki ekosistem lingkungan yang sehat dan kita bisa pastikan lingkungan hidup tidak terganggu," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com