Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Kritik Pemerintah: Singgung Utang Beli Alat Perang hingga Hobi Impor Saat Panen

Kompas.com - 04/01/2024, 10:57 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Langkah pemerintah ini dinilai merugikan para petani. Pada saat bersamaan, kebiasaan mengimpor hanya menguntungkan negara lain.

“Seluruh kebutuhan pangan kita masih menggantungkan bukan pada produksi kita sendiri tapi masih menggantungkan dari impor negara lain,” kata Imin.

“Ini yang hobi impor ini yang pertama kali harus kita slepet supaya enggak impor lagi,” ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Muhaimin berpandangan, perlu dilakukan pembenahan terhadap tata niaga pertanian di Indonesia. Ke depan, jika terpilih sebagai wakil presiden, ia berjanji untuk menghapus kebijakan yang tidak menguntungkan para petani.

“Para petani menderita, saya kira lebih dari 10 tahun ya menderita ini ya? Pupuk sulit, Ini menjadi fakta yang jauh hari sudah terjadi. Jadi jauh sebelum perang Ukraina kita sudah punya masalah pupuk sebetulnya,” kata Imin.

“Masalahnya adalah pembiaran. Pembiaran tidak ada solusi, padahal negara ini kuat, negara ini punya kemampuan negara ini punya uang,” lanjutnya.

Pinjol ilegal

Muhaimin juga menyindir pemerintah yang menurutnya tak mampu mengatasi masalah pinjaman online ilegal. Katanya, ini terlihat dari banyaknya pemberitaan mengenai warga yang nekat bunuh diri akibat diteror pinjol.

Imin pun berjanji bakal menuntaskan masalah pinjol apabila ia dan Anies memenangi Pilpres 2024.

Baca juga: Pembelian Alutsista Dikritik, TKN Prabowo-Gibran: Menunjukkan Pak Muhaimin Tak Paham Geopolitik

“Kalau pemerintah enggak mampu mengatasi, maka Amin (Anies-Muhaimin) insya Allah akan mengatasi 2024 yang akan datang,” katanya dalam acara konsolidasi kader TPS di Gedung Olah Raga (GOR) Vollyball, Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/1/2023).

Muhaimin menyebut, pemerintah bertanggung jawab atas nyawa setiap rakyatnya. Oleh karenanya, tidak boleh ada lagi kasus bunuh diri akibat pemerintah abai menertibkan pinjol ilegal.

“Wajib hukumnya pemerintah menyelamatkan orang-orang yang frustasi dan bahkan mau bunuh diri itu,” ujarnya.

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) ini pun meminta warga yang kini terlilit utang pinjol untuk tidak putus asa. Muhaimin berharap terpilih sebagai wakil presiden sehingga dapat segera membereskan persoalan ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com