JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, baru-baru ini mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak tepat.
Cawapres pasangan calon presiden (capres) Anies Baswedan itu menyinggung soal utang pemerintah untuk pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista), impor bahan pangan, hingga pinjaman online (pinjol) ilegal.
Salah satu yang disoroti Muhaimin ialah soal pembelian alutsista oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Muhaimin heran pemerintah rela utang triliunan rupiah untuk membeli alat pertahanan di tengah kondisi negara sedang tidak berperang.
Padahal, menurut dia, banyak kebutuhan masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, misalnya memberikan alat pertanian untuk para petani agar bisa memproduksi bahan pangan.
“Kita enggak perang kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian,” kata Muhaimin saat bertemu dengan para petani dalam acara "Nitip Gus" di area sawah kawasan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).
Baca juga: Saat Kubu Prabowo Balas Kritik Cak Imin dan PDI-P soal Utang Pembelian Alutsista...
Pria yang karib disapa Cak Imin ini pun menyinggung besarnya anggaran negara yang digunakan untuk membayar utang. Utang tersebut, di antaranya untuk pembelian alutsista.
“Kita punya uang setahun itu Rp 3.000 triliun, cash, fresh, tapi 30 persen langsung dipotong untuk utang. Itu berarti Rp 490-an triliun untuk utang. Itu berarti tinggal Rp 2.500-an triliun sisanya,” kata Imin.
“Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tidak dibutuhkan? Nyatanya kita butuh pangan,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Terkait ini, pemerintah pada akhir November 2023 memutuskan menaikkan anggaran sektor pertahanan sekitar 5 miliar dollar Amerika Serikat. Jumlah ini bersumber dari pinjaman luar negeri.
Semula, anggaran pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20,75 miliar dollar Amerika Serikat. Dengan perubahan ini, sektor pertahanan kini mendapat alokasi anggaran mencapai 25 dollar Amerika Serikat.
Penambahan anggaran pertahanan ini berkaitan dengan kebutuhan belanja alutsista. Menurut pemerintah, belanja alutsista diperlukan guna mengantisipasi potensi ancaman dan peningkatan dinamika geopolitik luar negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin juga mengkritik pemerintah yang kerap melakukan impor bahan pangan. Menurutnya, petani di Indonesia sangat mampu menghasilkan produk pertanian dengan baik.
Namun, banyak petani kurang sejahtera karena hasil pertaniannya bersaing dengan bahan pangan yang diimpor pemerintah.
“Yang memprihatinkan adalah kita mampu memproduksi padi, beras, dengan sangat baik tapi setiap tahun kita masih mengimpor dengan jumlah yang cukup besar,” kata Imin.
“Yang paling menghawatirkan lagi adalah ada yang hobi impor memang, ketika panen pun tetap melaksanakan impor,” lanjutnya.
Langkah pemerintah ini dinilai merugikan para petani. Pada saat bersamaan, kebiasaan mengimpor hanya menguntungkan negara lain.
“Seluruh kebutuhan pangan kita masih menggantungkan bukan pada produksi kita sendiri tapi masih menggantungkan dari impor negara lain,” kata Imin.
“Ini yang hobi impor ini yang pertama kali harus kita slepet supaya enggak impor lagi,” ujar Wakil Ketua DPR RI itu.
Muhaimin berpandangan, perlu dilakukan pembenahan terhadap tata niaga pertanian di Indonesia. Ke depan, jika terpilih sebagai wakil presiden, ia berjanji untuk menghapus kebijakan yang tidak menguntungkan para petani.
“Para petani menderita, saya kira lebih dari 10 tahun ya menderita ini ya? Pupuk sulit, Ini menjadi fakta yang jauh hari sudah terjadi. Jadi jauh sebelum perang Ukraina kita sudah punya masalah pupuk sebetulnya,” kata Imin.
“Masalahnya adalah pembiaran. Pembiaran tidak ada solusi, padahal negara ini kuat, negara ini punya kemampuan negara ini punya uang,” lanjutnya.
Muhaimin juga menyindir pemerintah yang menurutnya tak mampu mengatasi masalah pinjaman online ilegal. Katanya, ini terlihat dari banyaknya pemberitaan mengenai warga yang nekat bunuh diri akibat diteror pinjol.
Imin pun berjanji bakal menuntaskan masalah pinjol apabila ia dan Anies memenangi Pilpres 2024.
Baca juga: Pembelian Alutsista Dikritik, TKN Prabowo-Gibran: Menunjukkan Pak Muhaimin Tak Paham Geopolitik
“Kalau pemerintah enggak mampu mengatasi, maka Amin (Anies-Muhaimin) insya Allah akan mengatasi 2024 yang akan datang,” katanya dalam acara konsolidasi kader TPS di Gedung Olah Raga (GOR) Vollyball, Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/1/2023).
Muhaimin menyebut, pemerintah bertanggung jawab atas nyawa setiap rakyatnya. Oleh karenanya, tidak boleh ada lagi kasus bunuh diri akibat pemerintah abai menertibkan pinjol ilegal.
“Wajib hukumnya pemerintah menyelamatkan orang-orang yang frustasi dan bahkan mau bunuh diri itu,” ujarnya.
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) ini pun meminta warga yang kini terlilit utang pinjol untuk tidak putus asa. Muhaimin berharap terpilih sebagai wakil presiden sehingga dapat segera membereskan persoalan ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.