Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Ungkap Anies Sempat Dipersulit Mau Kampanye di Tuban, soal Akses Helikopter Mendarat

Kompas.com - 02/01/2024, 18:05 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan disebut sempat mengalami kesulitan untuk melakukan pendaratan saat akan berkampanye di Tuban, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar usai bertemu dengan para nelayan di permukiman kampung nelayan Kali Adem, di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (2/1/2024).

Menurut pria yang karib disapa Cak Imin ini, sejumlah lapangan terbuka milik pemerintah tidak memberikan izin eks Gubernur DKI Jakarta itu untuk mendarat dari Helikopter.

"Saya dengar karena pendaratan Mas Anies di Tuban butuh lapangan, kita pinjam lapangan kepada Semen Indonesia enggak berani ngizinin. Kita pinjam halaman Polsek, Polres enggak diizinin," kata Cak Imin ketika ditanya wartawan soal proses kampanye usai bertemu nelayan, Selasa.

Baca juga: Kata Nasdem Saat Cak Imin Curhat Kurang Logistik dan Tak Ada Konglomerat Menyumbang

Namun demikian, Cak Imin tidak menjelaskan secara rinci mengenai peristiwa tidak diizinkannya Anies untuk mendarat tersebut

Wakil Ketua DPR RI ini hanya menyoroti situasi yang mestinya tidak perlu terjadi dalam masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Cak Imin, semua fasilitas milik negara mestinya terbuka bagi siapa pun yang membutuhkannya. Apalagi, dalam hal ini demi kelancaran kegiatan kampanye.

"Ini harusnya semua fasilitas-fasilitas milik negara terbuka untuk sekadar pendaratan sehingga proses kampanye berjalan sukses. Kalau enggak bisa mendarat jauh letaknya ya akhirnya suksesnya kampanye terganggu," ujar Cak Imin.

Baca juga: Saat Cak Imin Curhat, Kurang Logistik dan Tak Ada Konglomerat Menyumbang

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan bahwa kampanye bukan sekadar agenda kontestan calon yang bertarung di Pilpres.

Namun, kampanye pasangan capres-cawapres juga kerupakan agenda nasional yang kegiatannya harus didukung oleh semua pihak, termasuk penegak hukum dan pemerintah daerah (pemda).

"Saya berharap semua aparat penegak hukum dan pemda mendukung proses kampanye, memberi dukungan kesuksesan kampanye karena ini agenda nasional," kata Cak Imin.

Baca juga: Anies Ziarah ke Makam Ayahnya di Yogyakarta, Cak Imin Agenda Internal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com