Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Ganjar Dianiaya Oknum TNI, TPN Beri Pendampingan Hukum untuk Korban

Kompas.com - 01/01/2024, 15:16 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid mengatakan tindakan kekerasan kepada satu relawan setara dengan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar pendukung Ganjar-Mahfud.

Arsjad merespons insiden tujuh relawan Ganjar-Mahfud dianiaya 15 anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah.

"Untuk kami, setiap orang pendukung Ganjar-Mahfud adalah anggota keluarga besar Ganjar-Mahfud. Tindak kekerasan terhadap satu orang adalah kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar-Mahfud," ujar Arsjad dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Senin (1/1/2024).

Baca juga: 7 Relawan Ganjar Dianiaya Oknum TNI, PDI-P Protes, Panglima Buka Suara

Arsjad menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini.

Dia meminta agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"TPN sudah bergerak dan akan terus memberi dukungan dan pendampingan hukum sampai kasus ini tuntas," tuturnya.

Lalu, Arsjad menyampaikan bahwa TPN telah berkomunikasi dengan keluarga korban penganiayaan untuk membantu meringankan beban mereka.

Dia menekankan TPN mengutuk kekerasan yang terjadi terhadap para relawan Ganjar-Mahfud.

"TPN jelas mengutuk kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun. TPN mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi pemilu, termasuk tim paslon 1 dan 2 untuk sama-sama menghindari dan mengutuk segala bentuk kekerasan, kecurangan, dan pelanggaran demi terjaganya suasana pemilu yang damai, adil, dan martabat," kata Arsjad.

Meski begitu, Arsjad tetap percaya TNI dan alat negara lain bisa tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Arsjad pun mengapresiasi gerak cepat TNI dalam insiden penganiayaan relawan di Boyolali ini.

"TPN percaya sekaligus meminta agar TNI menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, transparan, dan memberikan rasa adil bagi korban, keluarganya, dan seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

Baca juga: Relawan Ganjar Dianiaya Oknum TNI, Gibran Minta Pendukungnya Tertib dan Tak Terpancing

"Dan kami imbau kepada seluruh masyarakat dan pendukung Ganjar-Mahfud untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Setiap perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan dialog yang konstruktif bukan melalui tindakan kekerasan," imbuh Arsjad.

Diketahui, sebanyak tujuh relawan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dianiaya oleh prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (30/12/2023).

Relawan itu sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi, kemarin. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berknalpot brong.

Para relawan yang dianiaya ini mengalami luka-luka. Lima orang di antaranya menjalani rawat jalan, sementara dua lainnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Minta Kasus Pengeroyokan Anggota TNI ke Relawan Paslon 3 Diusut Tuntas

Dugaan penganiayaan itu terekam video dan tersebar di media sosial.

Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo telah mengonfirmasi peristiwa relawan Ganjar-Mahfud dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI.

"Saya sampaikan kasus penganiayaan tersebut benar adanya dan pelakunya adalah beberapa oknum anggota dari Yonif 408/Sbh. Perlu diketahui sampai saat ini Denpom IV/Surakarta masih meminta keterangan terhadap para anggota untuk kepentingan proses hukum," kata Wiweko didampingi Danyonif 408/SBH Letkol (Inf) Slamet Hardiyanto dalam konferensi pers di Makodim 0724/Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (31/11/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com