Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Ungkap Pemukulan Relawan di Boyolali Terjadi Tiba-tiba, Tak Ada Peringatan Sebelumnya

Kompas.com - 31/12/2023, 23:57 WIB
Fika Nurul Ulya,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

BOYOLALI, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo membantah ada komunikasi dua pihak antara oknum TNI dengan relawan yang menjadi korban pengeroyokan sebelum peristiwa pemukulan terjadi di Boyolali terjadi pada Sabtu (30/12/2023).

Ganjar bilang, peristiwa pemukulan terjadi tiba-tiba. Berdasarkan keterangan yang dia terima, salah satu relawan dipukul secara tiba-tiba ketika berhenti di lampu merah.

Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, pada Sabtu (30/12/2023).

Baca juga: Ganjar Tanggung Seluruh Biaya RS Relawan Korban Dugaan Pengeroyokan Oknum TNI di Boyolali

Pengeroyokan terjadi usai para TNI diduga terganggu karena relawan melakukan konvoi motor berknalpot brong. Perlu diketahui, relawan-relawan itu sempat memeriahkan kampanye Ganjar di Boyolali sejak kemarin pagi.

"Ceritanya kemarin memang lagi geber-geber. Justru cerita yang saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu. Enggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat saja. Dia berhenti dipukul. Gitu saja, tanpa peringatan," kata Ganjar usai menjenguk korban di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Minggu (31/12/2023) malam.

Ganjar menyampaikan, cerita serupa juga dia dapat ketika menjenguk salah satu relawan malam ini.

Baca juga: Penjelasan TNI soal Prajuritnya yang Diduga Aniaya Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali

Relawan itu bercerita pemukulan terjadi secara mendadak. Relawan bahkan sempat ditarik ke dalam lingkungan markas oleh oknum TNI.

"Jadi tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya, katanya diperingatkan (sebelum dipukuli), enggak ada itu. Kalau dari korban, enggak ada," tutur dia.

"Jadi saya ingin luruskan biar enggak ada (cerita yang) bengkok-bengkok," imbuh dia.

Lebih lanjut Ganjar menyatakan, pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban.

Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai ketentuan yang berlaku.

Mantan Gubernur Jawa Tengah mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak, hingga Panglima Kodam (Pangdam) agar kasusnya diperhatikan.

"Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pensukung saya. Tapi saya juga ingatkan pada pendukung saya, untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak tujuh relawan paslon capres-cawapres Ganjar-Mahfud diduga dianiaya oleh oknum TNI, kemarin.

Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. Lima orang menjalani rawat jalan dan dua lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com