Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Yakin Suara Anies-Muhaimin Akan Lebih Besar Saat Pencoblosan

Kompas.com - 01/01/2024, 06:55 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

KOTA BATU, KOMPAS.com - Wakil Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meyakini suara dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar seperti fenomena gunung es.

Menurutnya, ada suara dan dukungan yang tak nampak dari silent majority atau pemilih senyap yang akan membesar pada Februari 2024 atau saat pencoblosan nanti. 

"Ada gunung es di perubahan yang itu tidak tampak, dia akan termanivestasi kira-kira awal Februari. Nah, makanya hasil survei yang ada bagus pasangan Amin kita tidak abaikan namun kita tidak memotret perasaan yang terpendam," ujar Wakil Kapten Timnas Anies-Muhaimin ini saat ditemui di Kota Batu, Minggu (31/12/2023).

Baca juga: Izin Kampanye Sering Dicabut Pemda, Anies: Presiden, Mendagri dan KPU Harus Tegur

Jazilul mengatakan, pemilih senyap ini bisa berasal dari kelompok-kelompok yang saat ini menurut aturan tidak boleh ikut menyuarakan dukungan, namun tetap memiliki hak suara.

Misalnya kelompok aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki hak suara dan kalangan formal yang terikat oleh aturan tertentu terkait Pilpres.


"Termasuk kalangan tokoh yang tidak ingin ribet kalau dia tampak menjadi kubu perubahan," ujarnya.

Jazilul mengatakan, kelompok ini diyakini memilih Anies-Muhaimin karena memiliki karakter yang berbeda dengan pendukung gerakan keberlanjutan.

Baca juga: Selamat Tahun Baru 2024: Anies Doakan yang Belum Dapat Jodoh Segera Menikah, Cak Imin Harapkan Perubahan untuk Indonesia

"Kalau di keberlanjutan dia akan aktif menunjukkan (dukungan) keberlanjutan bahkan melibatkan banyak aparat, kepala desa dan lain-lain," ujarnya.

Dengan adanya mayoritas pemilih bisu ini, Jazilul meyakini Pilpres 2024 nanti akan berlangsung selama dua putaran.

"Dan dia (pemilih bisu) akan menentukan di menit akhir, itulah kemudian pilpres 2024 saya yakin tidak mungkin satu putaran," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com