Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Ajak Tim Pemenangan Gerak Terstruktur, Sistematis, dan Masif seperti Putusan MK

Kompas.com - 31/12/2023, 11:23 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyerukan kepada seluruh Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk bekerja secara terstruktur, sistematis dan masif.

Hal ini disampaikan Ganjar dalam acara konsolidasi TPN bersama partai politik pengusung dan sejumlah relawan di Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

Dalam seruan itu, Ganjar berkelakar agar gerakan untuk mencapai kemenangan itu harus dilakukan sebagaimana keputusan yang dilakukan Mahkamah Konsitusi (MK).

“Kita akan gaspol dalam waktu 45 hari, kita akan siapkan gerakan yang lebih terstruktur sistematis, dan masif, seperti keputusan MK, tapi ini keputusan MK yang baik,” kata Ganjar.

Baca juga: Soal Surat Suara Prematur di Taiwan, Ganjar Minta Komisi II Panggil KPU

Ganjar mengatakan, gerak terstruktur, sistematis, dan masif perlu dilakukan untuk mencapai kemenangan di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Terlebih, menurutnya, hanya tersisa 45 hari sebelum pencoblosan yang akan digelar pada 14 Februari 2024.

"Waktu yang tidak banyak kita ikhlaskan diri dalam sebuah semangat bersama untuk mengejar target-target yang mau kita capai," kata eks Gubernur Jawa Tengah itu.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar memerintahkan ketua TPN Arsjad Rasjid untuk memaksimalkan pemenangan di semua lini.

Baca juga: Sandiaga Tegaskan PPP Solid Dukung Ganjar-Mahfud meski Ada Kader Merapat ke Prabowo-Gibran

Ia juga meminta para pendukungnya untuk mengawal proses pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS).

"Kita mengkombinasikan seluruh kekuatan, belong the line kita berjalan, out of the line udaranya, dan secara trianglenya, triangluasinya kita jadikan satu dengan artificial intelligence. Kita punya data yang solid, dan Insya Allah fair," ujar Ganjar.

"Maka TPN kita harapkan nanti untuk bersama partai politik kita akan bekerja mengawal TPS," katanya melanjutkan.

Baca juga: Elektabilitas Terendah Versi Survei LSI Denny JA, Ganjar: Kami Tidak Seburuk Itu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com