Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy Minta Kader PPP yang Dukung Prabowo-Gibran Dipecat

Kompas.com - 29/12/2023, 16:49 WIB
Vitorio Mantalean,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum Mardiono untuk segera memberi sanksi bagi kader-kader yang mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024.

Sebab, PPP secara kelembagaan tergabung dalam koalisi bersama PDI-P, Partai Hanura, dan Perindo, mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Romahurmuziy, para kader itu bisa dikenai sanksi berat hingga pemecatan karena membangkan keputusan partai.

“Majelis Pertimbangan DPP PPP merekomendasikan kepada Plt. Ketua Umum DPP untuk segera melakukan langkah-langkah penegakan disiplin partai mulai dari peringatan hingga pemecatan keanggotaan terhadap kader-kader yang membangkang, melawan, dan tidak mengindahkan keputusan partai,” tegas Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/12/2023).

Baca juga: Sejumlah Kader PPP Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Siap Terima Sanksi

Menurut eks terpidana korupsi itu, sikap kader yang mendukung Prabowo-Gibran jelas tidak sejalan dengan keputusan partai.

Ia mengungkapkan bahwa mereka yang tergabung sebagai "Pejuang PPP" tidak pernah mendapatkan izin atau berkoordinasi dengan dirinya atau komponen DPP PPP lainnya terkait deklarasi tersebut.

Untuk itu, ia merekomendasikan beberapa penegakan disiplin pada internal partainya.

“Jika yang bersangkutan adalah caleg, maka Majelis Pertimbangan DPP PPP merekomendasikan yang bersangkutan agar tidak dilantik meskipun terpilih dalam Pileg 2024,” ujar pria yang akrab disapa Romy tersebut.

Baca juga: Kader PPP Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Sandiaga Uno: Saya Tidak Kaget

Ia pun menegaskan kembali dukungan partainya kepada Ganjar-Mahfud, dan mengimbau kader PPP tetap kompak.

Menurut Romy, mereka yang mengalihkan dukungan, tidak berhak mengatasnamakan DPP PPP dan segala atribusinya, baik logo, nama, maupun turunan lainnya.

“Seluruh fungsionaris dan struktur kepemimpinan partai di seluruh tingkatan mulai dari DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting PPP serta caleg PPP di seluruh Indonesia tetap tegak lurus mengamankan keputusan partai dalam pengusungan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024,” kata Romy.

“Saya meminta kader PPP tetap kompak, dan berkonsentrasi sekeras-kerasnya untuk mendapatkan kursi legislatif sebanyak-banyaknya di semua tingkatan. Tidak perlu terpengaruh dengan bombardir propaganda aneka survei, karena PPP mau menang pemilu, bukan menang survei!” pungkasnya.

Baca juga: Tanggapi Kader PPP Dukung Prabowo-Gibran, Ganjar: Kita Sebut Oknum

Sejumlah kader PPP yang mengatasnamakan sebagai “Pejuang PPP”mendeklarasikan dukungan bagi Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Aksi ini digawangi oleh Witjaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.

“Kami memang konsolidasi, banyak aspirasi yang kami terima dari bawah. Jadi karena aspirasi banyak dari bawah, kami konsolidasi, akhirnya terjadi acara ini,” kata Witjaksono kepada awak media usai deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/12/2023).

Witjaksono mengaku sudah berkomunikasi dengan Plt Ketua Umum PPP Mardiono. Namun, ia enggan mengungkap respons dari Mardiono.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com