Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Alihkan Ribuan Pemilih di Frankfurt dari Pos ke TPS pada Pemilu 2024

Kompas.com - 28/12/2023, 16:58 WIB
Vitorio Mantalean,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengalihkan pemungutan suara ribuan pemilih di wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Frankfurt ke TPS. Awalnya ribuan pemilih itu dijadwalkan mencoblos menggunakan surat suara yang dikirim melalui pos ke alamat masing-masing.

Keputusan ini diambil dalam rapat pleno terbuka KPU terkait revisi jumlah TPS Luar Negeri, Kotak Suara Keliling, dan pos sebagai 3 metode pemungutan suara yang sah pada Kamis (28/12/2023).

"Ada Surat PPLN Frankfurt Nomor 26/PP.05.1-SD/099/2023 perihal permohonan penambahan TPS Luar Negeri dan pos," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam rapat yang dihadiri perwakilan partai politik serta tim pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut.

Baca juga: Polemik Surat Suara Prematur di Taiwan, KPU Tak Sepakat Saran Bawaslu

Mulanya, PPLN Frankfurt hanya dialokasikan 1 kantor pos untuk mengirim surat suara ke alamat masing-masing dari 11.152 pemilih.

Jumlah yang sangat gemuk ini kemudian disesuaikan. KPU akan mengalokasikan 5 kantor pos untuk melayani 7.147 pemilih di sana.

Sebanyak 4.005 pemilih, yang awalnya akan mencoblos via pos, kemudian dialihkan ke TPS.

Ini menyebabkan jumlah pemilih di TPS pada wilayah kerja PPLN Frankfurt membengkak, dari 285 menjadi 4.290 pemilih.

Baca juga: KPU Evaluasi Tindakan Gibran di Debat Kedua, Berikut Kesepakatannya...

Imbasnya, KPU juga harus melakukan penyesuaian jumlah TPS, dari mulanya hanya mengalokasikan 1 menjadi 5 TPS untuk melayani 4.290 pemilih itu.

Situasi ini masih menjadi tantangan, karena itu berarti 1 TPS di wilayah kerja PPLN Frankfurt bakal melayani rata-rata 858 pemilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com