Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Evaluasi Tindakan Gibran di Debat Kedua, Berikut Kesepakatannya...

Kompas.com - 28/12/2023, 10:08 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat evaluasi debat kedua/debat perdana calon wakil presiden bersama dengan perwakilan tim masing-masing pasangan calon, Rabu (28/12/2023).

Kesepakatan mereka, semua tindakan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dievaluasi sebagai bahan perbaikan debat berikutnya/debat kedua capres, 7 Januari 2024.

Sebelumnya, dalam debat perdana cawapres, Jumat (22/12/2023), cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dianggap melakukan hal-hal yang tak selaras dengan tata tertib debat.

Baca juga: Gibran Dinilai Mampu Imbangi Cak Imin dan Mahfud saat Debat Walau Menuai Polemik

Pertama, ia bicara keluar podium. Ia kerap maju ke depan panggung hingga menghampiri Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD sebagai lawan debatnya.

Tindakan ini sempat mengejutkan Muhaimin dalam debat, yang mengaku bahwa dirinya baru tahu kontestan debat boleh meninggalkan podium yang telah disediakan KPU RI.

Kedua, Gibran menggunakan istilah-istilah tak familiar yang dinilai warganet serta tim sukses Muhaimin dan Mahfud sebagai upaya menjebak serta menjatuhkan lawan debatnya.

Ia, misalnya, bertanya soal "carbon capture and storage" kepada Mahfud MD.

Ia juga bertanya soal "SGIE" kepada Muhaimin. Hal itu berakibat hilangnya waktu Ketua Umum PKB itu untuk menjelaskan pandangannya karena jatahnya bicara terpakai hanya untuk mengonfirmasi maksud singkatan "SGIE" yang rupanya sesederhana isu ekonomi syariah di level global.

Ketiga, Gibran kembali menampilkan gestur provokatif untuk mengompori para pendukungnya dalam debat.

Baca juga: Surati KPU, TPN Ganjar Minta Evaluasi Penggunaan Singkatan Saat Debat

 

Padahal, ia sudah ditegur KPU RI ketika melakukan tindakan serupa pada debat perdana capres, Selasa (12/12/2023), ketika mendampingi Prabowo Subianto.

Capres diharapkan tidak keluar podium

KPU sepakat calon presiden (capres) hanya akan menggunakan 1 mikrofon yang terpasang (built-in) di podium masing-masing dalam debat berikutnya.

Penggunaan mikrofon built-in di podium ini juga sekaligus bakal mengurangi kans capres meninggalkan podium saat berdebat, seperti yang dilakukan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat kedua.

"Pada saat rapat tadi tadi disepakati penggunaan podium tetap dilakukan. Dia (podium) posisinya memang seperti jangkar. Kalau yang debat pertama kan tanpa podium, asumsinya orang punya ruang gerak, lebih leluasa. Kalau podium kan dibatasinya di podium," kata anggota KPU RI August Mellaz selepas rapat, Rabu sore.

"Yang kedua, mikrofonnya satu saja, jadi (mikrofonnya) tetap di podium. (Mikrofonnya) dipasang di situ. Jadi asumsinya ruang geraknya di podium itu saja," ucap dia.

Hal ini berbeda dengan debat pertama dan kedua ketika calon yang berdebat menggunakan 3 jenis mikrofon, yaitu skintone, clip on, dan mikrofon handheld (digenggam).

Baca juga: Pernyataan Bersama TV Penyelenggara Debat Cawapres, Bantah Kejanggalan Mikrofon

Halaman:


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com