Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmikan Ribuan BTS 4G, Jokowi Singgung Kasus Korupsi yang Libatkan Johnny Plate

Kompas.com - 28/12/2023, 15:10 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sempat menyinggung kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo saat meresmikan ribuan BTS 4G Bakti dan Satelit Satria-1 di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).

Diketahui, kasus korupsi itu melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. Saat ini, ia telah mendekam di jeruji besi.

Mulanya, Jokowi menyatakan Indonesia merupakan negara besar yang memiliki 17.000 pulau dengan kondisi geografis yang beragam.

Oleh Karena itu, penyiapan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan sangat tidak mudah.

Baca juga: Kaleidoskop 2023: Catatan Cawe-cawe Jokowi Jelang Pemilu 2024

Indonesia, kata dia, tidak seperti negara negara yang lain yang hanya memiliki satu daratan besar tanpa terpisah pulau.

"Kita membutuhkan yang namanya konektivitas untuk menjangkau, menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," kata Jokowi dalam peresmian, yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/12/2023).

Jokowi menyampaikan, pemerintah sudah berusaha membangun berbagai infrastruktur konektivitas, salah satunya pembangunan BTS 4G.

Termasuk, lanjutnya, membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara di dunia digital. Sayangnya, pembangunan itu sempat terkendala karena kasus korupsi.

"Masalahnya ada problem. Korupsi. Sehingga berhenti," tutur dia.

Saat kasus korupsi mencuat, Kepala Negara mengaku telah memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin agar masalah hukum tidak membuat pembangunan BTS terhenti.

"Saya sampaikan pada Jaksa Agung, ‘Pak, masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum yang korupsi. Tapi yang masalah pembangunan ini jangan sampai berhenti’," tutur Jokowi.

Baca juga: Kaleidoskop 2023: Tiga Anak Buah Jokowi Terjerat Korupsi Sepanjang Tahun Ini


"Karena biasanya kalau sudah ada masalah, apalagi yang namanya korupsi, langsung berhenti proyeknya. Kalau ndak mangkrak, nggak bisa diteruskan," imbuh Jokowi.

Perintah Jokowi pun disanggupi oleh Jaksa Agung. Sehingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memiliki rasa percaya diri untuk menyelesaikan pembangunan BTS 4G.

"Saat itu pak Jaksa Agung (bilang) ‘Siap, Pak, akan kami dampingi secara administrasi hukumnya dan administrasi prosedur yang lain-lainnya’," papar Jokowi menirukan pertanyaan Jaksa Agung.

Saat ini, ada sebanyak 4.988 BTS dari total target 5.618 BTS telah beroperasi hingga Desember 2023.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

Nasional
Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com