Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaleidoskop 2023: Tiga Anak Buah Jokowi Terjerat Korupsi Sepanjang Tahun Ini

Kompas.com - 28/12/2023, 06:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bertambah lagi deretan anak buah Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi pada tahun 2023.

Ada tiga anggota kabinet yang menjadi tersangka kasus korupsi pada tahun tersebut. 

Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej.

Kasus-kasus tersebut membuat Jokowi mencetak "rekor" sebagai presiden dengan jumlah menteri yang paling banyak terjerat korupsi.

Baca juga: Anies-Muhaimin Kampanye ke Banyuwangi, Lumbung Suara Jokowi

Sejak menjabat pada 2014, total ada 6 menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi.

Selain Johnny dan Syahrul yang sudah disebut di atas, ada Menteri Sosial Idrus Marham serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang dijadikan tersangka pada periode pertama pemerintahan Jokowi.

Lalu, Menteri Sosial Juliari Batubara serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang dicokok KPK dan ditetapkan sebagai tersangka pada 2020.

Jumlah menteri Jokowi yang terjerat korupsi itu melampaui jumlah menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun menjabat.

Catatan Kompas.com, ada 5 menteri SBY yang terjerat korupsi sepanjang SBY menjabat sebagai presiden.

Berikut rangkuman kasus anak buah Jokowi pada 2023:

Johnny G Plate

Johnny G Plate terjerat kasus korupsi enyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.


Plate pun telah divonis bersalah dalam kasus itu dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena terbukti memperkaya diri sebesar Rp 15,5 miliar dan merugikan negara Rp 8,032 triliun.

Penetapan Johnny sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung turut diwarnai oleh isu politisasi karena ia menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Nasdem saat kasus itu bergulir.

Sementara itu, Partai Nasdem adalah salah satu partai politik pengusung Anies Baswedan yang dianggap oleh sebagian orang sebagai oposisi dari Jokowi.

Namun, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meyakini bahwa tidak ada intervensi politik dalam kasus yang menjerat Plate.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com