Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmikan Ribuan BTS 4G, Jokowi Singgung Kasus Korupsi yang Libatkan Johnny Plate

Kompas.com - 28/12/2023, 15:10 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sempat menyinggung kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo saat meresmikan ribuan BTS 4G Bakti dan Satelit Satria-1 di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).

Diketahui, kasus korupsi itu melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. Saat ini, ia telah mendekam di jeruji besi.

Mulanya, Jokowi menyatakan Indonesia merupakan negara besar yang memiliki 17.000 pulau dengan kondisi geografis yang beragam.

Oleh Karena itu, penyiapan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan sangat tidak mudah.

Baca juga: Kaleidoskop 2023: Catatan Cawe-cawe Jokowi Jelang Pemilu 2024

Indonesia, kata dia, tidak seperti negara negara yang lain yang hanya memiliki satu daratan besar tanpa terpisah pulau.

"Kita membutuhkan yang namanya konektivitas untuk menjangkau, menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," kata Jokowi dalam peresmian, yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/12/2023).

Jokowi menyampaikan, pemerintah sudah berusaha membangun berbagai infrastruktur konektivitas, salah satunya pembangunan BTS 4G.

Termasuk, lanjutnya, membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara di dunia digital. Sayangnya, pembangunan itu sempat terkendala karena kasus korupsi.

"Masalahnya ada problem. Korupsi. Sehingga berhenti," tutur dia.

Saat kasus korupsi mencuat, Kepala Negara mengaku telah memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin agar masalah hukum tidak membuat pembangunan BTS terhenti.

"Saya sampaikan pada Jaksa Agung, ‘Pak, masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum yang korupsi. Tapi yang masalah pembangunan ini jangan sampai berhenti’," tutur Jokowi.

Baca juga: Kaleidoskop 2023: Tiga Anak Buah Jokowi Terjerat Korupsi Sepanjang Tahun Ini

"Karena biasanya kalau sudah ada masalah, apalagi yang namanya korupsi, langsung berhenti proyeknya. Kalau ndak mangkrak, nggak bisa diteruskan," imbuh Jokowi.

Perintah Jokowi pun disanggupi oleh Jaksa Agung. Sehingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memiliki rasa percaya diri untuk menyelesaikan pembangunan BTS 4G.

"Saat itu pak Jaksa Agung (bilang) ‘Siap, Pak, akan kami dampingi secara administrasi hukumnya dan administrasi prosedur yang lain-lainnya’," papar Jokowi menirukan pertanyaan Jaksa Agung.

Saat ini, ada sebanyak 4.988 BTS dari total target 5.618 BTS telah beroperasi hingga Desember 2023.

Halaman:


Terkini Lainnya

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com