Kaleidoskop 2023: Catatan Cawe-cawe Jokowi Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Joko Widodo terkait proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi sorotan hampir sepanjang 2023. Bukan karena Jokowi kerap memberikan kode mengenai sosok ideal pengganti dirinya atau karena posisinya sebagai politisi PDI Perjuangan (PDI-P) yang merupakan partai pemenang pemilu sebelumnya.

Melainkan, publik lebih menyoroti sikap diduga cawe-cawe atau ikut campur Presiden Jokowi dalam proses menuju pemilu. Utamanya dugaan cawe-cawe dalam mendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta pilpres.

Dugaan cawe-cawe itu semakin menjadi perhatian tatkala putra sulung Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka akhirnya maju sebagai cawapres yang berpasangan dengan capres Prabowo Subianto.

Baca juga: Pesan Jokowi pada Perayaan Natal 2023, Jaga Persatuan di Tengah Ketidakpastian Global

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, Presiden Jokowi semula menolak disebut sedang melakukan cawe-cawe dalam proses politik menuju pemilu. Sikap tersebut ditegaskannya pada awal 2023.

Namun, dalam perkembangannya, Presiden menyampaikan sikap cawe-cawe dalam politik untuk kepentingan bangsa dan negara. Berikut ini rangkuman sikap dan pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe selama tahun politik menjelang Pemilu 2024.

Semula bantah cawe-cawe

Pada Mei 2023, Kepala Negara mengundang para ketua umum (ketum) parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta. Agenda undangan dijadwalkan pada malam hari.

Saat itu ada enam orang ketum parpol yang hadir di Istana Merdeka memenuhi undangan Presiden.

Mereka yakni Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Baca juga: Kaleidoskop 2023: Tiga Anak Buah Jokowi Terjerat Korupsi Sepanjang Tahun Ini

Sementara itu, Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh tak tampak hadir di pertemuan tersebut.

Usai pertemuan dilakukan, publik memberikan sorotan atas sikap Presiden yang dinilai memberikan intervensi terhadap arah dukungan untuk capres dan cawapres pemilu.Terlebih dengan tidak hadirnya Partai Nasdem dalam pertemuan itu.

Untuk diketahui, Nasdem sudah menegaskan sikap mengusung Anies Baswedan sebagai capres dalam Pemilu 2024. Sikap Nasdem itu disampaikan secara langsung oleh Ketum Surya Paloh pada 3 Oktober 2022.

Kemudian dua hari setelah agenda pertemuan dengan ketum parpol di Istana, Presiden Jokowi memberikan keterangannya kepada wartawan pada 4 Mei 2023.

Saat itu, Kepala Negara menanggapi soal anggapan bahwa dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam persoalan Pemilu 2024 dengan mengundang para ketum parpol ke Istana.

Jokowi menegaskan dia tak melakukan cawe-cawe. "Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe cawe," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian menegaskan lagi bahwa urusan capres ataupun cawapres Pemilu 2024 sepenuhnya merupakan urusan parpol atau gabungan parpol.

"Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi, kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja," kata Jokowi.

Baca juga: Ditanya Apakah Siti Atikoh Bakal Cawe-cawe jika Jadi Ibu Negara, Ganjar Pranowo Jawab Begini

Mantan Wali Kota Solo ini juga menekankan tidak ada konstitusi yang dilanggar dari peristiwa mengundang ketum parpol ke Istana.

Oleh karena itu, Jokowi meminta publik mengerti bahwa selain pejabat publik, dirinya juga merupakan politikus.

"Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," ujarnya. Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa tidak hadirnya Nasdem dalam pertemuan karena memang tidak diundang.

Jokowi beralasan, saat itu Nasdem sudah memiliki koalisinya sendiri.

Mulai tegaskan sikap cawe-cawe

Masih pada Mei, Presiden mengadakan pertemuan dengan para pimpinan media massa nasional dan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Tepatnya pada Senin, 29 Mei 2023 sore. Pada kesempatan itulah Kepala Negara mengungkapkan dirinya akan cabe-cawe dalam Pemilu 2023.

Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Sutta Dharmasaputra mengungkapkan, Presiden Jokowi mengaku bakal ikut campur atau cawe-cawe dalam Pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara.

"Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara," kata Sutta dikutip dari Kompas.id.

Baca juga: Gerakan Orang Muda Desak Jokowi dan Menteri Kabinet Mundur jika Cawe-cawe dalam Pemilu

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan bahwa Indonesia hanya diberi kesempatan satu kali untuk menjadi negara maju, yakni dalam kurun waktu 13 tahun ke depan, dan hal itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan.

"Republik Indonesia hanya diberi waktu 13 tahun ke depan. Kalau bisa melompat, bisa jadi negara maju," kata Sutta, mengutip pernyataan Jokowi.

Sementara itu, menurut General Manager News and Current Affairs Kompas TV, Yogi Nugraha yang juga ikut dalam pertemuan Presiden mengucapkan kata cawe-cawe sebanyak lebih dari tujuh kali.

Yogi menyebutkan, istilah cawe-cawe disampaikan oleh Jokowi ketika pimpinan media menanyakan soal sosok capres dan wakil cawapres ideal pada Pemilu 2024.

"Ya saya untuk hal ini, saya harus cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ucap Yogi menirukan perkataan Jokowi saat itu.

Dapat sentimen negatif publik

Pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe di Pemilu 2024 kemudian mendapat sorotan negatif dari berbagai pihak.