Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Gibran Paham Perubahan Sikap Cak Imin dan Mahfud MD soal IKN karena Pilpres

Kompas.com - 27/12/2023, 13:47 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memahami perubahan sikap cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Oleh karena itu, menurut Pangi, isu terkait pembangunan IKN menjadi “senjata” bagi Gibran dalam debat cawapres yang digelar pada Jumat (22/12/2023) lalu.

“Dia (Gibran) unggul di situ, karena dia memahami inkonsistensi, perubahan sifat karena pilpres dia paham,” kata Pangi dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023).

Baca juga: Survei Indikator Politik: Gibran Unggul Signifikan dalam Debat Cawapres

Pangi mengatakan, Gibran sendiri yang memunculkan pertanyaan isu pembangunan IKN dalam debat cawapres tersebut.

“Pertanyaan IKN bukan dari panelis, itu lahir dari Gibran sendiri,” ujar Pangi.

“Kenapa itu menjadi penting? Karena IKN menjadi ikonnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diangkat oleh Gibran untuk menyerang, misalnya pasangan Cak Imin,” kata Pangi.

Di sisi lain, kata Pangi, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Mahfud MD merupakan bagian pemerintah yang menyetujui pembangunan IKN.

Pangi menyebutkan, Cak Imin merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), salah satu partai yang menyetujui adanya IKN. Sementara itu, Mahfud adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Cak Imin dan Mahfud MD bagian dari pemerintahan Pak Jokowi juga. Jadi mereka sangat dilematis, serba sulit, serba salah, dan mereka tidak punya keberanian untuk mengkritik kebijakan IKN untuk menolak. Karena mereka sudah terlibat dari awal,” ujar Pangi.

Baca juga: Timnas Anies-Cak Imin Anggap Pertanyaan SGIE Gibran Sebagai Jebakan

“Gibran memahami betul bahwa kedua orang ini tidak clear untuk menolak atau melanjutkan, apalagi Cak Imin sudah terlibat di situ,” kata Pangi.

Adapun dalam debat kedua Pilpres 2024, Jumat (22/12/2023), Gibran menyinggung Cak Imin yang tidak lagi mendukung proses pembangunan IKN setelah mendampingi calon presiden Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan.

"Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini bagaimana ini, tidak konsisten. Dulu dukung, sekarang tidak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan," kata Gibran saat debat cawapres di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat malam.

Baca juga: TPN Klaim Program Ganjar-Mahfud Lebih Hemat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com