Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Bahlil yang Ingatkan PDI-P Berkuasa 10 Tahun, Ganjar: Kita Selalu Bersama Rakyat

Kompas.com - 25/12/2023, 10:45 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut PDI Perjuangan sudah berkuasa 10 tahun mendapat tanggapan dari calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Menurut Bahlil, selepas era Reformasi belum ada partai politik yang berkuasa selama lebih dari 10 tahun.

Ganjar meyakini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai salah satu parpol yang mengusungnya akan tetap berupaya mencapai prestasi terbaik pada Pemilu 2024.

"Ya kalau kita selalu bersama dengan rakyat saja," kata Ganjar Hal tersebut disampaikan Ganjar saat blusukan ke Pasar Notoharjo, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023), seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Bakal Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi, tapi Disertai Perbaikan Eksekusi

Ganjar tidak menyatakan berbeda pendapat dengan Bahlil, tetapi dia menyampaikan sudah mengenal sang menteri cukup lama.

"Pak Bahlil kan unik orangnya. Ya, unik ya, orang yang adaptif, ke sana ke mari. Biasa saja. Saya kenal betul dengan Pak Bahlil," ucap Ganjar.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil menyarankan PDI Perjuangan untuk berhati-hati karena sejarah mencatat tidak ada partai politik yang berkuasa selama lebih dari 10 tahun pada masa reformasi.

"PDI-P berkuasa, sudah hampir 10 tahun juga ini. Jadi hati-hati ada silih bergantinya, kira-kira kan. Kalau kita sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun nanti berganti lagi," dalam acara Simposium Demokrasi di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Baca juga: Ingatkan PDI-P Kekuasan Berputar, Bahlil: Tak Ada Parpol Berkuasa Lebih dari 10 Tahun

 

Awalnya, Bahlil menuturkan bahwa demokrasi membuat jabatan kepala daerah, anggota DPR, hingga presiden bisa diisi secara bergantian.

Salah satu bukti adalah partai politik yang tidak bisa berkuasa selama lebih dari 10 tahun sejak Indonesia memasuki masa reformasi.

Ia menuturkan, setelah reformasi tahun 1998 hingga 2009, partai pemenang pemilihan umum (pemilu) selalu berganti, dari PDI-P, Golkar, lalu Demokrat.

Pemegang jabatan presiden pun terus berganti dari Presisen Gus Dur, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat dua periode atau 10 tahun.

Baca juga: Muhaimin Ditanya Gibran Soal SGIE, Bahlil: Bingung Juga Kalau Tidak Tahu

"Demokrat bertahan hanya sampai 10 tahun, ganti lagi, kalau di era Orde Baru itu sampai 30 tahun Golkar berkuasa," kata Bahlil.

Ia melanjutkan, SBY pun digantikan oleh Jokowi dan PDI-P menjadi partai penguasa selama dua periode.

Berkaca dari sejarah yang ada, Bahlil mengingatkan bahwa bisa saja kekuasaan PDI-P berakhir karena telah berkuasa selama 10 tahun.

Baca juga: Di Depan Mahasiswa, Bahlil: Begitu Kalian jadi Pejabat, Mungkin Lebih Jahat dari Saya

"Sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun nanti berganti lagi. Partai berikutnya juga apakah akan bertahan 10 tahun? Wallahualam," kata Bahlil.

(Penulis: Ardito Ramadhan | Editor: Sabrina Asril)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com