Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bolak-balik Cak Imin Sebut "Slepet" dalam Debat Cawapres, Total 15 Kali

Kompas.com - 23/12/2023, 05:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kata “slepet” berulang kali diucapkan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, dalam debat perdana cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023) malam.

Dalam debat tersebut, Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, adu gagasan dengan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Ketiganya bertarung ide dengan tema keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, investasi, perdagangan, serta infrastruktur dan perkotaan.

Sedikitnya, 15 kali Muhaimin mengucapkan kata “slepet” selama debat yang berdurasi 120 menit tersebut.

Mula-mula, Muhaimin menyinggung kata "slepet" ketika memaparkan visi-misi yang ia bawa bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan. Disebutkan oleh Muhaimin bahwa "slepet" merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri.

Baca juga: Cak Imin Slepet-slepet Sarung Saat Paparkan Visi Misi di Debat Cawapres

Slepet itu seperti sarung yang saya bawa ini,” kata Imin sambil mempraktikkan gerakan seperti menyabet menggunakan sarung yang semula melingkar di lehernya.

“(Slepet) di kalangan santri bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai,” katanya.

Imin bilang, jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya, Anies dan dirinya bakal “menyelepet” berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia.

“Inilah yang disebut sebagai slepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan,” ujarnya.

Imin mengatakan, dirinya dan Anies ingin mewujudkan perubahan dan perbaikan. Menurutnya, "slepet" merupakan sebuah disrupsi, dan disrupsi sendiri merupakan awal dari sebuah perubahan.

“Bayangkan 100 orang Indonesia kekayaanya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia, artinya ini keadaan yang tidak adil ini harus kita slepet,” katanya.

“Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin, bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia,” tutur Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Baca juga: Prabowo Beri Nilai 9,9 Buat Performa Gibran dalam Debat Cawapres

Muhaimin juga memakai kata "slepet" ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal.

“Hari ini, cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, tengkulak jahat, mafia menguasai dan merajalela di mana-mana, padahal rakyat sudah kerja, kerja, kerja. Ini harus kita slepet,” ujarnya.

“Angka pengangguran sudah 8 juta. 80 juta memang bekerja, tapi di sektor informal, mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita slepet,” lanjut Imin.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com