Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Widjajanto Cerita Saat Ganjar Marah karena Tim Terkesan Ragu soal Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Kompas.com - 22/12/2023, 09:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengungkapkan bahwa calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo pernah meluapkan amarah kepadanya dan tim hukum TPN.

Andi mengatakan, Ganjar sempat marah karena melihat TPN seolah tidak tegas soal penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Awalnya, Andi Widjajanto bercerita saat Ganjar tiba-tiba mengumpulkan dirinya dan tim hukum TPN di sebuah tempat.

"Kami, yang mendampingi Mas Ganjar menyiapkan materi itu dimarahi sama Mas Ganjar," kata Andi dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Kamis (21/12/2023) malam.

Baca juga: Tak Masalah Rute Kampanyenya Seolah Diikuti, Ganjar: Siapa Pun Boleh Datang ke Mana Pun

"Dimarahi. Jadi kami dikumpulkan nih. Ada beberapa teman, perwakilan dari aktivis HAM, kami hadirkan. Ada Bang Todung Mulya Lubis. Ada saya, terus ada teman-teman yang fokusnya adalah komunikasi," ujarnya lagi.

Menurut Andi, Ganjar lantas bertanya kepada rekan-rekannya itu dan meminta ketegasan sikap terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Namun, jawaban yang disampaikan tim TPN itu dilihat Ganjar tidak mencerminkan penegasan sikap dan arah ke depan.

"Mas Ganjar 'Jadi gimana kita, tuntas atau enggak tentang HAM ini? Mau diapakan?' Terus begitu teman-teman ini menjawab, kami menjawab, Mas Ganjar langsung 'kalian kok malah ragu-ragu, saya enggak pengen ragu ragu, hitam atau putih? Selesaikan atau tidak?'" kata Andi menceritakan.

Baca juga: Roasting Ayahnya, Alam Ganjar: Kencang Suara tetapi Hasil Pemilu Enggak, Buat Apa?

Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini memandang Ganjar adalah sosok yang tegas bersikap terkait persoalan HAM.

Oleh karena itu, menurut Andi, Ganjar ingin melihat ketegasan yang sama juga ada pada TPN.

"Mas Ganjarnya yang malah menegur kami, bahwa timnya ragu-ragu, sementara beliau sebagai capres ingin tegas tentang isu ini. Hitam atau putih," ujarnya.

Andi mengatakan, soal penegasan itu lah yang juga disampaikan Ganjar kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat capres perdana pada 12 Desember 2023.

Saat itu, Andi mengatakan, Ganjar menanyakan apakah Prabowo betul-betul ingin memastikan penuntasan kasus HAM.

"Supaya isu HAM ini tidak muncul lagi di 2029, kalau seandainya nanti Mas Ganjar terpilih sebagai Presiden di 2024, di 2029 lawannya Pak Prabowo lagi misalnya, isunya tidak muncul lagi karena isunya sudah tuntas di 2024 ketika Mas Ganjar presiden," kata Andi Widjajanto.

Baca juga: Ditanya Ganjar soal Makam 13 Aktivis 1998, Prabowo: Bapak Tahu Data Tidak, Berapa Orang Hilang di DKI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com