Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi "Groundbreaking" Pembangunan Hotel Bintang 3 dan Restoran Pertama di IKN

Kompas.com - 21/12/2023, 11:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan BSH Community Hub di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (21/12/2023).

Menurut Jokowi, pembangunan hotel bintang tiga dan restoran tersebut akan menambah fasilitas baru di IKN Nusantara.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pembangunan BSH Hub Community pagi hari ini saya nyatakan dimulai," ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

“Saya sangat menghargai pembangunan hotel bintang tiga oleh BSH dan juga restoran karena memang hotel yang bintang tiga belum ada, kemudian restoran juga belum ada,” katanya lagi.

Baca juga: Groundbreaking Kodim IKN A, Jokowi: Harus Didesain Green Building

Presiden Jokowi lantas menilai bahwa PT Karya BSH Mandiri mampu melihat peluang yang dapat diambil untuk berinvestasi di IKN.

Oleh karenanya, Jokowi berharap agar pembangunan hotel dan restoran tersebut mampu diselesaikan pada bulan Juli 2024.

“Saya berharap betul-betul tadi yang disampaikan Pak Hariyadi bahwa sebelum bulan Juli, hotel dan restorannya sudah jadi dan selesai bisa kita nikmati bersama-sama, saya sangat menghargai pekerjaan yang super cepat itu,” ujar Jokowi.

Baca juga: Hari Kedua di IKN, Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Istana dan Kantor Presiden

Lebih lanjut, Kepala Negara juga berharap nantinya BSH Hub Community dapat menjadi sebuah ruang berkumpul yang melengkapi fasilitas di Nusantara.

“Saya harap BSH Hub Community ini akan menjadi tempat berkumpul, tempat pertemuan yang lengkap yang membuat fasilitas yang ada di IKN ini semakin lengkap bagi kita semuanya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa pemerintah akan membebaskan sejumlah pajak seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ingin berinvestasi di Nusantara.

“Untuk memberikan trigger ekonomi pada UKM-UKM yang ingin melakukan investasi di IKN,” ujar Jokowi.

Baca juga: Momen Jokowi, Kapolri, Panglima TNI Bermalam di IKN dan Santap Nasi Goreng Bersama

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com