Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/12/2023, 08:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama The Pakubuwono Nusantara yang berada di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada Kamis (21/12/2023).

The Pakubuwono Nusantara merupakan kompleks apartemen berstandar internasional yang dibangun dengan konsep hijau.

"Pagi hari ini, saya sangat senang sekali karena pembangunan yang akan dilakukan oleh PT Pakubuwono ini di IKN," ujar Jokowi dalam sambutannya sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

"Karena ini adalah pembangun apartemen yang berkelas yang saya tahu. Dan kalau kita lihat tadi secara sepintas rencana untuk membangun The Pakubuwono Nusantara ini betul-betul sangat sesuai dengan konsep IKN," katanya lagi.

Baca juga: Hari Kedua di IKN, Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Istana dan Kantor Presiden

Kepala Negara kemudian bertanya kepada Kurator Pembangunan IKN, Ridwan Kamil, apakah ada koreksi terkait rancangan pembangunan The Pakubuwono Nusantara.

Menurut Jokowi, Ridwan Kamil menyatakan tidak ada koreksi dan memberikan nilai sembilan pada rancangan tersebut.

"Nilainya sembilan. Kalau saya menilai karena bukan arsitek 10. Ini bagus sekali," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengungkapkan, The Pakubuwono Nusantara terdiri dari dua lantai tower apartemen.

Pembangunan kompleks apartemen tersebut menelan biaya Rp 1 triliun.

"Saya yakin kehadiran dan pengalaman dan reputasi yang dimiliki Pakubuwono akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan IKN yang akan datang," kata Jokowi.

Baca juga: Momen Jokowi, Kapolri, Panglima TNI Bermalam di IKN dan Santap Nasi Goreng Bersama

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com