Anies Akan Selesaikan Pejabat yang Punya Konflik Kepentingan jika Terpilih Jadi Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan, akan memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu disampaikan Anies saat ditanya tentang prioritas utama jika terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang di acara Safari Natal di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/12/2023) malam.

"Nomor satu untuk dalam pemerintahan. Perintah tegas satu, hentikan conflict of interest. Semua pejabat yang memiliki conflict of interest selesai di situ," ujar Anies.

Baca juga: Dana Awal Kampanye Hanya Rp 1 Miliar, Anies: Banyak Patungan dan Iuran, Inilah Gerakan Rakyat

Kemudian, Anies akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan baik di tingkat pejabat sipil, militer sampai kepolisian.

"Apa artinya meritokrasi itu? Yang berprestasi yang dapat posisi. Karena tanpa adanya meritokrasi yang rugi negeri ini," katanya.

Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tapi seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi.

Baca juga: Cerita JK Ajari Anies Berpolitik, Puji Cepat Memahami Persoalan

Dia ingin agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah.

"Jadi kami bayangkan gerakan meritokrasi itu jadi gerakan nasional," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Di sisi eksternal, Anies mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih jadi Presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia.

"Karena harga kebutuhan pangan luar biasa mahal, itu salah satu hal awal yang ingin kita lakukan," katanya.

Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Optimistis Dukungan JK Dongkrak Elektabilitas di Indonesia Timur