Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungi Marunda Jakut, Mahfud Sebut Kampung Nelayan Kurang Dapat Perhatian

Kompas.com - 20/12/2023, 15:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan bahwa kehidupan nelayan selama ini kurang mendapat perhatian.

Itu dikatakan Mahfud saat berkunjung ke kampung nelayan di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (20/12/2023).

"Siang ini makan siang bersama rakyat nelayan di Cilincing, sebuah tempat yang mungkin kurang mendapatkan perhatian. Mendapat perhatian sih sudah, tapi mungkin kurang mendapat perhatian," kata Mahfud, Rabu siang.

Menurut Mahfud, tempat tersebut kurang mendapat perhatian karena airnya kotor dan tidak ada dermaga permanen sebagai tempat kapal bersandar.

Baca juga: Ke Marunda, Mahfud Sempat Bakar Ikan hingga Makan Seafood

Padahal, air bersih dan dermaga merupakan sumber kehidupan para nelayan di kampung tersebut.

Mahfud mengeklaim, permasalahan itu sesuai dengam visi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang demokratis dan lestari.

"Artinya apa, masalah maritim ini jadi perhatian utama karena maritim itu mempunyai banyak kekayaan dan banyak tempat membangun, bukan hanya maritim sebagai fakta geologis tapi maritim secara perekonomian," ujar dia.

Mahfud berpandangan, Indonesia mempunyai kekayaan yang luar biasa tapi tidak diimbangi dengan keseriusan dan teknologi sehingga justru dinikmati oleh negara lain.

Baca juga: Mahfud Sebut Mafia Jadikan RI Tempat Transit Pengungsi Rohingya Sebelum Dikirim ke Negara Lain

"Saya tahu misalnya di Natuna Utara di Laut Cina Selatan, itu banyak sekali kapal-kapal asing yang masuk ke situ dan kemampuan kita untuk mengamankan belum cukup kuat," kata Mahfud.

"Karena begitu kapal masuk, begitu dikejar, kapal mereka lebih besar, kita mengejarnya lama, kapal kita masih terbatas," imbuh dia.

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga menerima usulan dari para nelayan yang tergabung dalam kelompok Rumah Demokrasi Nelayan (Raden).

Ada sembilan usul yang disampaikan, yakni usul jangka pendek berupa bahan bakar minyak terjangkau, jaminan sosial nelayan, serta start up maritim dan nelayan muda.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Akan Perbesar Alokasi Kredit Perbankan hingga 35 Persen untuk UMKM dan Koperasi

Pembangunan pelelangan ikan dan bank terapung, kapal kolektif untuk nelayan, dan rumah pendingin komunitas, sebagai usul jangka menengah.

Lalu, usul jangka panjang yakni pembangunan rumah susun sederhana maritim, pengolahan ikan berstandar internasional, dan pesantren maritim berdaya saing.

"Sebagai usulan nanti pasti kita perhatikan karena itu kan yang dibutuhkan orang-orang laut ya di seluruh Indonesia," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com