Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Mengaku Dititipi Jokowi untuk Tancap Gas Proses Kedaulatan Pangan jika Jadi Presiden

Kompas.com - 19/12/2023, 19:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku tertarik bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mewujudkan kedaulatan pangan jika terpilih menjadi presiden.

Ini disampaikan Ganjar saat memaparkan visi misinya sebagai calon presiden di IPB International Convention Center (IICC), Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

Mulanya, Ganjar mengaku sudah dititipkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tancap gas memproses kedaulatan pangan.

Baca juga: Enggan Kampanye dengan Berjoget, Ganjar: Anda Enggak Suka, Enggak Apa-apa

Menurut Ganjar, hal itu disampaikan Jokowi dalam Rakernas PDI-P yang bicara tentang kedaulatan pangan.

"Sebenarnya yang ingin saya sampaikan satu saja, karena suatu ketika dalam Rakernas pangan kami, dan presiden waktu itu saya sudah bisik bisik sama Pak Ganjar 'Nanti kalau sudah dilantik langsung bicara kedaulatan pangan," kata Ganjar.

"Siap. Kan, perencanaannya mulai sekarang, bahasanya begitu. Kalau saya enggak Pak, siap kan pertemuan dan kontrak dengan IPB, itu lebih pas," kata dia.

Hadirin acara yang sebagian besar civitas akademika IPB itu langsung merespons pernyataan Ganjar dengan tepuk tangan.

Akan tetapi, Ganjar malah meminta para hadirin tidak bertepuk tangan terlebih dulu, kecuali IPB berkomitmen mendukung dirinya terpilih menjadi presiden.

"Enggak usah tepuk tangan dulu, kecuali di sini sudah kompak mau dukung saya. Lho ini komitmen take and give, ini take and give. Soal selera apa-apa, enggak apa-apa, saya tak pernah memaksakan, tapi ini konkret," ujar politikus PDI-P ini.

Baca juga: Jelang Debat Cawapres, Jubir TPN Ganjar-Mahfud: Tim Ekonomi Disiapkan, Bukan Berarti Tak Siap

Ganjar mengaku tak asal bicara soal kerja sama dengan IPB mengenai kedaulatan pangan.

Dia mencontohkan soal produktivitas padi dalam satu tahun jika kerja sama dengan IPB bisa terlihat hasilnya minimal 7 ton.

"7 ton saja ditodong boom enggak usah, kontrak dengan IPB ini tanaman semusim dalam satu tahun kelihatan hasilnya. Selebihnya apa? Paksa," ujar Ganjar.


Mantan Gubernur Jawa Tengah ini meyakini IPB bisa melakukannya. Hanya saja, IPB diminta memaparkan apa-apa saja yang dibutuhkan.

Apalagi, kata Ganjar, hal ini bisa dikawal oleh para mahasiswa IPB.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com