Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dualisme antara Melanjutkan atau Tidak Pembangunan IKN di Kubu Anies-Muhaimin

Kompas.com - 20/12/2023, 09:17 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Surya Tjandra membenarkan adanya dualisme atau perbedaan pandangan terkait isu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam pihaknya.

Hal itu disampaikan Surya Tjandra dalam program Gaspol Kompas.com yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas.com pada Selasa (19/12/2023) malam.

Diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem cenderung melanjutkan pembangunan IKN dengan pertimbangan dialog. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas menolak pembangunan IKN.

"Karena memang harusnya tidak monolog, harus ada dualisme bahkan lebih (terkait pembangunan IKN) supaya kita ada diskusi baru," ujar Surya.

Baca juga: Jubir Timnas Anies-Muhaimin Nilai Bukan Prabowo yang Jadikan Anies Gubernur, melainkan Rakyat

Surya Tjandra lantas mengatakan, dualisme pernyataan itu membuka diskusi baru.

Ia mengungkapkan, Anies sendiri tidak keberatan PKS menolak secara tegas pembangunan IKN. Meskipun, PKB dan Partai Nasdem mendukung pembangunan IKN dengan beberapa catatan.

"Karena apa, justru kita harus memperluas spektrum perdebatan. Memang kesimpulannya nanti enggak musti satu," kata Surya.

Untuk Anies, Surya menyebut bahwa calon presiden (capres) nomor urut 1 itu juga memilih jalan tengah terkait kemungkinan melanjutkan IKN.

Sebab, dinilai perlu mempertimbangkan untuk mendengarkan masyarakat yang terdampak pada pembangunan ibu kota baru tersebut.

Baca juga: Singgung Jalan Rusak di Riau, Anies Sebut Uang IKN Bisa untuk Perbaiki Jalan

Oleh karena itu, ia mengatakan, kubunya belum tegas menolak atau melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, wacana pemindahan ibu kota negara memang harus dibicarakan lebih lanjut.

"Belum tentu (melanjutkan atau menolak), tapi kalau dari analisis sekarang, ya minimal kita tunda dulu (pembangunan) untuk mendiskusikannya (lagi)," ujar Surya Tjandra.

"Barangkali yang ingin Pak Anies sampaikan, dia ingin mendiskusikan ini dulu. Karena boleh jujur partisipasi kurang, rakyat tidak ditanya setuju enggak, atau detil risiko yang mungkin dan pasti terjadi dalam setiap pembangunan, ada komunikasi enggak. Hal-hal ini yang ingin dilakukan ulang," katanya melanjutkan.

Namun, Surya Tjandra mengungkapkan, Anies-Muhaimin berkomitmen akan membangun kawasan ekonomi baru.

Baca juga: Anies Dinilai Berhasil Bangun Narasi Populis IKN untuk Pejabat Bukan Rakyat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com