Tak hanya itu, Muhaimin juga berjanji untuk mengangkat guru honorer, guru pendidikan agama, hingga guru majelis taklim sebagai PNS. Langkah ini sebagai bentuk terima kasih pemerintah kepada para tenaga pendidik yang telah berjasa membangun karakter anak bangsa.
“Sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pesantren menjadi tidak membebani para penyelenggara,” kata Cak Imin.
“Supaya apa? Supaya bangsa ini cerdas dengan cepat, biaya pendidikannya lebih bisa murah,” imbuhnya.
Cak Imin juga menyinggung tentang pentingnya pembangunan jiwa untuk mewujudkan negara maju. Dalam misi ini, kata Muhaimin, peran guru agama menjadi sangat krusial.
“Saya ini anaknya guru ngaji, lahir dibesarkan di lingkungan guru-guru agama, tahu persis pentingnya guru-guru majelis taklim, pentingnya guru-guru agama untuk melahirkan generasi yang berakhlakul karimah (akhlak yang baik dan terpuji),” katanya.
Muhaimin memandang, untuk menuju negara maju, pembangunan tidak hanya dalam bentuk fisik. Lebih dari itu, pembangunan jiwa harus diprioritaskan untuk seluruh warga negara.
“Pembangunan negara yang maju itu bukan hanya istana presiden yang megah, bukan hanya mal-mal yang bertingkat, bukan hanya bangunan yang tinggi, itu perlu, tapi yang lebih perlu adalah generasi yang berakhlakul karimah,” kata Imin.
“Pembangunan itu bukan hanya fisiknya, yang penting jiwanya. Ini bukan hanya perintah agama, tapi perintah para pendiri bangsa,” ucapnya.
Muhaimin pun menyinggung soal gencarnya pembangunan jalan tol pada era pemerintahan saat ini. Menurutnya, pembangunan jalan tol tak memberikan keadilan untuk seluruh rakyat.
Padahal, jalan tol dibangun menggunakan dana yang ditarik negara dari rakyat sebagai pajak.
“Ke mana-mana transportasi publik, transportasi umum harus murah dan enak. Ini kan yang dibangun jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil,” kata Muhaimin.
“Kemarin saya ketemu tukang becak, tukang becak bilang ‘saya bayar pajak pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya ga bisa menikmati tol’,” lanjutnya.
Cawapres pendamping Anies ini berpandangan, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mestinya memikirkan semua pihak. Oleh sebab itu, jika terpilih sebagai pemimpin selanjutnya, Muhaimin berjanji untuk membuat kebijakan yang berkeadilan.
“Ketentuan pembangunan yang merata bukan hanya dinikmati oleh sebagian orang tapi dinikmati oleh seluruh masyarakat. Itu yang disebut keadilan, kesamarataan, kesetaraan itu namanya,” kata Cak Imin.
Muhaimin juga bicara tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang (UU). Ia tidak ingin ada lagi UU yang dibuat secara tergesa-gesa dan proses yang singkat.