Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putar Balik Strategi Ganjar dan PDI-P Diduga akibat Efek Ekor Jas Tak Sekuat Jokowi

Kompas.com - 18/12/2023, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis


Sebelumnya PDI Perjuangan cukup gencar melontarkan serangan kepada Jokowi terkait sikap politiknya yang dianggap condong mendukung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Serangan itu semakin marak setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian gugatan syarat batas usia capres-cawapres yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan kontroversial itu dibacakan pada 16 Oktober 2023 lalu.

Dengan landasan putusan MK itu Gibran yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo dan ketika itu merupakan kader PDI Perjuangan kemudian dipasangkan dengan Prabowo sebagai capres-cawapres.

Baca juga: Kaesang Bingung, TPN Minta Putra Bungsu Jokowi Itu Tak Perlu Urusi Ganjar

Anwar Usman yang ketika itu masih menjabat Ketua MK kemudian diadukan karena dugaan melanggar etik.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian memutuskan Anwar terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.

Presiden Jokowi pun dikritik bertubi-tubi karena dianggap membiarkan Gibran melenggang menjadi cawapres meski putusan MK dianggap cacat moral karena melanggar etik.

Akan tetapi, lambat laun sikap PDI Perjuangan terhadap Jokowi seakan mulai melunak.

Baca juga: Optimistis soal Target 40 Persen Suara di Jabar, Ganjar: Masyarakat Sudah Sampaikan Perasaannya

Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sandiaga Uno, beberapa waktu lalu menilai kandidat yang mereka perjuangkan justru yang paling mirip dengan sosok Jokowi.

Menurut Sandiaga, hal itu bisa terlihat dari cara Ganjar melakukan pendekatan terhadap masyarakat saat menghadapi persoalan.

"Pak Ganjar ini kan adalah sosok pemimpin yang paling mirip sama Pak Jokowi dari segi pendekatan yang sangat dekat dengan rakyat, blusukan, sat set, cepat geraknya," ujar Sandiaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

"Saya menyebutnya (sebagai) Jokowi 3.0. Pak Ganjar ini adalah versi Pak Jokowi (di) 2024," lanjutnya.

Baca juga: Ganjar: Saya Bersama Pak Mahfud Tidak Ada Beban Masa Lalu

Menurut Sandiaga, Ganjar menyuarakan masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan tetapi didukung pemerintahan yang bersih.

"Arah pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi periode pertama dan kedua ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja dan menjaga harga-harga kebutuhan pokok," kata Sandiaga.

"Perbaikan koreksinya adalah bagaimana Pemerintahan bersih yang lebih diutamakan. Pemerintahan yang bebas korupsi menjadi perhatian," tegasnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com