Salin Artikel

Putar Balik Strategi Ganjar dan PDI-P Diduga akibat Efek Ekor Jas Tak Sekuat Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dinilai akibat efek ekor jas (coat tail effect) yang dimiliki tidak sekuat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Alhasil, Ganjar dan PDI-P dianggap mulai memperhalus kampanye, meninggalkan posisi berhadapan, dan mulai kembali mencoba mengidentikkan diri dengan Jokowi demi menarik suara para pendukungnya.

"Secara elektoral, coat tail effect Ganjar ternyata tak sekuat Jokowi effect. Sehingga PDI-P balik badan agar tidak semakin ditinggalkan pendukung-relawan Jokowi yang perlahan bermigrasi ke Gerindra atau memilih Prabowo Gibran jika negative campaign terus dilakukan," kata Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (17/12/2023).

Menurut Agung, efek ekor jas Jokowi bukan persoalan tentang elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang masih tinggi, akan tetapi lebih kepada persepsi masyarakat atas kinerja pemerintahan saat ini.

"Perihal Jokowi effect ini bukan soal elektabilitas Gibran atau Prabowo, tapi bagaimana Presiden Jokowi mampu menunjukkan kinerja yang positif dengan approval rating yang tinggi di kisaran 70 persen sampai 80 persen," ucap Agung.

Jajak pendapat Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama.

Berdasarkan survei yang berlangsung pada 29 November-4 Desember 2023 itu, Prabowo-Gibran memperoleh elektabilitas 39,3 persen.

Sementara elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7 persen.

Sedangkan tingkat elektoral pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3 persen.

Adapun survei melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Metode tersebut tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Selain itu, Agung menilai posisi politik Ganjar dan PDI-P pada Pilpres 2024 seolah serba tanggung. Meski bersaing dalam Pilpres dan berseberangan dengan Jokowi, mereka juga menjadi partai pendukung pemerintah.

Sebab capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tegas mengusung tema perubahan dan berseberangan dengan pemerintah.

Sedangkan Prabowo-Gibran menyatakan akan melanjutkan program Presiden Jokowi.

"Ganjar gamang dengan posisi branding politiknya di tengah PDI-P yang berkoalisi namun rasa beroposisi atas Presiden Jokowi," ujar Agung.

Serangan itu semakin marak setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian gugatan syarat batas usia capres-cawapres yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan kontroversial itu dibacakan pada 16 Oktober 2023 lalu.

Dengan landasan putusan MK itu Gibran yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo dan ketika itu merupakan kader PDI Perjuangan kemudian dipasangkan dengan Prabowo sebagai capres-cawapres.

Anwar Usman yang ketika itu masih menjabat Ketua MK kemudian diadukan karena dugaan melanggar etik.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian memutuskan Anwar terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.

Presiden Jokowi pun dikritik bertubi-tubi karena dianggap membiarkan Gibran melenggang menjadi cawapres meski putusan MK dianggap cacat moral karena melanggar etik.

Akan tetapi, lambat laun sikap PDI Perjuangan terhadap Jokowi seakan mulai melunak.

Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sandiaga Uno, beberapa waktu lalu menilai kandidat yang mereka perjuangkan justru yang paling mirip dengan sosok Jokowi.

Menurut Sandiaga, hal itu bisa terlihat dari cara Ganjar melakukan pendekatan terhadap masyarakat saat menghadapi persoalan.

"Pak Ganjar ini kan adalah sosok pemimpin yang paling mirip sama Pak Jokowi dari segi pendekatan yang sangat dekat dengan rakyat, blusukan, sat set, cepat geraknya," ujar Sandiaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

"Saya menyebutnya (sebagai) Jokowi 3.0. Pak Ganjar ini adalah versi Pak Jokowi (di) 2024," lanjutnya.

Menurut Sandiaga, Ganjar menyuarakan masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan tetapi didukung pemerintahan yang bersih.

"Arah pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi periode pertama dan kedua ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja dan menjaga harga-harga kebutuhan pokok," kata Sandiaga.

"Perbaikan koreksinya adalah bagaimana Pemerintahan bersih yang lebih diutamakan. Pemerintahan yang bebas korupsi menjadi perhatian," tegasnya.

Secara terpisah, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, justru menilai gaya kepemimpinan Prabowo sebagai kebalikan dari Jokowi.

Pernyataan itu Hasto kemukakan saat menanggapi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang mengaku bingung dengan posisi Ganjar dibanding Anies dan Prabowo.

"Mas Kaesang seharusnya enggak perlu bingung kalau kita lihat dari Pak Anies memang anti status quo. Tetapi kalau kita liat dari Pak Prabowo, dari rekam jejaknya, dari program, karakter, gaya kepemimpinannya Prabowo antitesa dari Pak Jokowi," kata Hasto saat ditemui awak media di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).

Hasto lantas mencontohkan bagaimana tindakan Prabowo bertentangan dengan sikap Jokowi.

Ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi karena kenaikan harga bahan pokok, Prabowo justru menambah utang luar negeri dengan membeli banyak alat utama sistem pertahanan (Alutsista).

Padahal, menurut Hasto, Indonesia tidak sedang menghadapi situasi perang.

Hasto yang juga menjabat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menilai Prabowo bukan penerus Jokowi. Sebaliknya, ia mengatakan, sosok penerus Jokowi adalah capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

"Ini yang membedakan. Jadi maunya meniru hasilnya berbeda. Hasilnya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi," kata Hasto.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/18/05300001/putar-balik-strategi-ganjar-dan-pdi-p-diduga-akibat-efek-ekor-jas-tak-sekuat

Terkini Lainnya

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke