Soal “Ndasmu Etik” Prabowo, Jubir Sebut Bercanda, Kubu Anies Anggap Tak Etis, Ganjar Minta Masyarakat Menilai

"Kenapa? Karena justru nilai pemimpin di sektor publik karena menjaga etika, bukan saja semata-mata soal ketaatan pada hukum," sebutnya di Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu.

Baca juga: Kata Timnas Anies-Muhaimin soal Viral Video Prabowo Sebut Ndasmu Etik

Meski begitu, Sudirman masih berharap bahwa video itu tidak benar.

Namun, bila kalimat itu benar-benar dilontarkan oleh Prabowo, ia meminta masyarakat untuk menkritisinya.

"Mudah-mudahan itu tidak benar dan bila itu benar maka sangat layak masyarakat mengkritisi itu, justru saat ini yang mengalami kerusakan luar biasa aspek etik," tutur dia.

Ganjar minta relawannya sebarkan narasi positif

Terpisah, Ganjar meminta pendukungnya tak terprovokasi dengan apa yang disampaikan Prabowo.

Ia berharap, para pendukungnya tetap menyebarkan narasi positif pada masa kampanye Pilpres 2024.

“Karena lagi-lagi, semua akan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye ini berjalan,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu di Pondok Modern Sirojul Munir, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023).

Baca juga: Tanggapi Video Prabowo Sebut Ndasmu Etik, Ganjar: Masyarakat Bisa Menilai

Kemudian, Ganjar meminta pendukungnya untuk meyakinkan masyarakat yang belum yakin memilihnya dengan data.

Ia pun menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait ujaran Prabowo.

“Saya kira masyarakat bisa menilai,” imbuh dia.

Putusan MK

Pernyataan Prabowo yang ditanggapi oleh Ganjar dan kubu Anies tak lepas dari pembahasan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan itu mengubah ketentuan batas usia capres-cawapres.

Selain itu, dalam putusannya, MK menyatakan pejabat yang terpilih dari pemilu, termasuk kepala daerah bisa menjadi capres atau cawapres.

Baca juga: Diangkat Jadi Ketua Dewan Kehormatan Koperasi di Purwakarta, Prabowo Langsung Beri Modal Rp 15 Miliar

Adapun, putusan itu menuai polemik karena dianggap membuka jalan untuk Gibran menjadi cawapres Prabowo.

Bahkan, setelah putusan diketok, MKMK menyatakan putusan melanggar etik.